Politik Kewargaan: Anak Muda dan Perubahan Iklim

Guru Greta mengajarkan cara untuk berjuang melawan perubahan iklim dengan tidak boros menggunakan energi, recycling papers, berhenti menggunakan pesawat terbang (theguardian, 01/09/18). Pendidikan ekologi yang diajarkan untuk anak muda seperti Greta sangat mendalam dan berada pada level critical ecology (Wingke, 2018).

[irp]

Hal ini berbeda dengan praktek pendidikan kewargaan dan lingkungan kita di Indonesia yang mengalami ‘pembajakan makna dan instrumentalisasi ekologi’ yang dimanifestasikan melalu analisis AMDAL yang sejak awalnya menjadi faktor penentu dalam projek pembangunan, apakah projek itu layak atau tidak.

Namun, hanya menjadi dokumen komplementer bagi izin projek pembangunan (Santoso, 2002), dan pendangkalan pengetahuan ekologi di Sekolah dipraktekkan melalui program Adiwiyata negara yang tidak mengajarkan pengetahuan radikal ekologi.

Pada akhirnya, pelajar di Sekolah hanya menilai bahwa penyebab kerusakan ekologi adalah masyarakat dan persoalan utama adalah sampah (Parker dan dkk, 2020).

Sekolah kita masih mewariskan pendidikan kewargaan dan ekologi dangkal berwatak rezim Orde Baru. Pendidikan kewargaan tidak menjadi arena strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia atau warga negara.

Purwo Santoso (2012) mengatakan kealfaan aktivis pro-demokrasi dalam membangun design kewargaan kita membuat demokrasi kita mengalami stagnasi, lambat maju dan tidak jelasnya bangunan karakter warga yang ingin kita bangun.

Kealfaan ini masih terus berlangsung tanpa disadari atau disadari kita membiarkan ideologi liberal membentuk karakter kewargaan kita yang semakin kehilangan corak ekologi. Negara masih alfa dalam revolusi pengetahuan, karakter dan mental warga melalui pendidikan kewargaan.

[irp]

Hal ini yang membuat isu perubahan iklim tidak mendorong mayoritas anak-anak muda kita menjadi bagian dari kebangkitan kesadaran warga global dan ekologi. Padahal negara kepulauan seperti Indonesia akan merasakan dampak utama dari perubahan iklim, dengan naiknya permukaan air laut maka pulau terpencil kita akan hilang, kekeringan akan melanda, dan efek negatif lainnya.

Lemahnya peran negara dalam membentuk kewargaan kita bukan berarti karakter kewargaan itu kosong dibasis akar rumput. Malahan atau bahkan kelompok keagamaan semacam Nadhatul Ulama, Muhamamdiyah, dan lainnya dengan sayap kulturalnya membentuk karakter sekaligus model anak muda kita yang lebih kritis, partisipatif dan pluralistik.

Kalau corak, prilaku dan karakter negara di Global North dibangun dari atas maka kewargaan kita dibangun dari bawah.

Anak muda NU dan MU sadar akan hak-haknya berkat melewati proses kaderisasi di dalam organisasi, mereka aktif dalam perjuangan persoalan publik dan menjaga idealitas mereka.

Walaupun intervensi negara ke ranah pendidikan Indonesia sangat kuat yang menyebabkan terjadinya gap ilmu dan praksis perjuangan dari institusi pendidikan yang mempengaruhi perjuangan anak muda Indonesia secara umum. Meskipun, hak-hak kewargan Indonesia bukanlah sesuatu yang terwujud nyata diatas kertas, hak hak itu akan teracapai melaui negosiasi, perjuangan dan jejeraring personal (Garry Van Klinken, 2019).