Perkuat Transisi Energi, Masyarakat di Tiga Daerah Terdampak Dorong Keadilan dan Transparansi

Klikhijau.com - Transisi energi Indonesia berada di persimpangan jalan. Di tengah ancaman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat dinamika Timur Tengah, kebijakan pembatalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) justru memperlambat agenda energi nasional.

Sementara itu, tuntutan transparansi dan keadilan dari masyarakat terdampak proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Barat semakin menguat.

Aspirasi mereka yang terangkum dalam Lokakarya Transisi Energi Berkeadilan yang dilaksanakan di masing-masing daerah menegaskan satu seruan yang sama, yaitu bahwa percepatan transisi energi harus berjalan inklusif, berakar pada kearifan lokal, dan mengedepankan kemaslahatan publik, bukan sekadar pencapaian target angka di atas kertas.

Sektor energi menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi global, dengan batu bara diprediksi Badan Energi Internasional masih menjadi sumber listrik terbesar hingga 2030. Indonesia telah merespon melalui komitmen Nationally Determined Contribution (NDC), target Net Zero Emission 2060, serta sejumlah kebijakan percepatan EBT, namun implementasinya masih tersandung seperti pensiun dini PLTU yang tak kunjung terlaksana dan proyek EBT yang belum sepenuhnya melibatkan suara masyarakat terdampak.

Di Sumatera Utara, hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Srikandi Lestari menunjukkan 70% warga di sekitar PLTU Pangkalan Susu sebenarnya sudah memahami secara utuh dampak pembakaran batu bara dari PLTU. “Tetapi, karena narasi yang dibangun bahwa energi bersih mahal maka jadi kurang diminati,” jelas Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti.

Lebih lanjut, dirinya menekankan perlunya data program pemulihan lingkungan yang menyeluruh untuk memastikan kompensasi bagi warga terdampak di sekitar lokasi PLTU diterima secara adil.