Pemerintah Daerah Didorong Ambil Kendali Agenda Transisi Energi Berkeadilan

Klikhijau.com - Kebijakan transisi energi di Indonesia selama ini banyak dirancang di level nasional, mulai dari penetapan target bauran energi, skema pensiun dini PLTU, hingga negosiasi pendanaan dengan lembaga keuangan internasional.

Sementara itu, dampak terbesar justru dirasakan langsung oleh warga di sekitar proyek energi, mulai dari petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian, hingga komunitas yang bertahun-tahun hidup berdampingan dengan polusi pembangkit batu bara.

Hal tersebut mendorong desakan agar pemerintah daerah mengambil peran lebih aktif dalammerancang peta jalan dan implementasi transisi energi yang benar-benar berpihak pada masyarakatnya, sebagaimana mengemuka dalam diskusi bertajuk "Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak" yang digelar di Bandung, dihadiri unsur masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah daerah.

Jawa Barat menjadi studi kasus pembahasan dalam diskusi ini. Sebagai provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat masih bergantung pada energi fosil sekaligus menanggung dampak langsung keberadaan pembangkit batu bara. Policy brief dari koalisi masyarakat sipil di Jawa Barat mendokumentasikan empat celah kritis yang selama ini luput dari perhatian publik.

[irp]