Pansus Konflik Agraria: Ujian Nyata Komitmen Negara atas Keadilan Tanah

Klikhijau.com - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, pada awal Oktober 2025 itu terasa lebih ramai dari biasanya. Di halaman depan, sejumlah spanduk terbentang menampilkan tulisan besar menyoal tuntutan rakyat dan petani atas reforma agraria sejati.

Di antara kerumunan itu, puluhan petani dari berbagai daerah mengenakan caping dan membawa poster bergambar sawah, hutan, dan wajah-wajah yang mereka sebut “pejuang agraria”. Mereka datang dari berbagai daerah, mewakili suara yang selama puluhan tahun jarang benar-benar didengar negara. Hari itu, mereka menagih janji lama: keadilan atas tanah.

Di ruang rapat paripurna, para wakil rakyat akhirnya mengetuk palu, mengesahkan pembentukan Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria.

Keputusan ini disebut sebagai langkah politik penting setelah desakan panjang berbagai organisasi tani dan masyarakat sipil yang menuntut DPR tidak lagi menutup mata terhadap ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah. Pembentukan pansus ini menjadi momen yang, bagi sebagian kalangan, diharapkan dapat membuka jalan menuju penyelesaian konflik agraria yang kian meluas di seluruh pelosok negeri.

Namun, di balik suasana penuh harapan itu, terselip pula nada skeptis. Bagi mereka yang telah lama menyaksikan bagaimana reforma agraria berkali-kali kandas di tengah jalan, pembentukan pansus hanyalah satu bab dari cerita panjang kegagalan negara menata kembali struktur kepemilikan tanah yang timpang. Selama lebih dari enam dekade, berbagai kebijakan telah dikeluarkan dengan jargon pembaruan, tetapi hasilnya sering kali justru menambah daftar luka rakyat di pedesaan.

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa hingga 2025, konflik agraria terus meningkat baik dari segi jumlah kasus maupun luasan lahan yang disengketakan. Ketimpangan penguasaan tanah masih berada di titik yang mencolok, dengan sekitar satu persen elit menguasai porsi lahan yang sangat luas, sementara jutaan keluarga petani menggantungkan hidup pada tanah sempit yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang mereka curahkan.

Di banyak daerah, perusahaan perkebunan dan pertambangan mendapatkan konsesi puluhan ribu hektar, sedangkan masyarakat adat dan petani yang tinggal turun-temurun justru kehilangan akses terhadap ruang hidupnya.

Pansus yang baru terbentuk itu beranggotakan tiga puluh orang wakil rakyat dari delapan fraksi, dengan mandat utama mengidentifikasi sumber-sumber konflik agraria dan merumuskan rekomendasi penyelesaian yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah. Beberapa partai menegaskan komitmen mereka untuk menjadikan pansus ini sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Namun di luar gedung parlemen, nada optimisme itu dibingkai dengan kehati-hatian. Sejumlah pihak menyambut baik langkah DPR tetapi menekankan bahwa pansus harus bekerja dengan prinsip keberpihakan sejati, bukan sekadar formalitas politik. Mereka mengingatkan bahwa keberhasilan pansus tidak hanya diukur dari laporan yang tebal dan rekomendasi di atas kertas, melainkan dari perubahan nyata di lapangan, terutama terhadap petani yang tanahnya telah lama dirampas atau masyarakat adat yang terus berhadapan dengan aparat karena mempertahankan wilayahnya.

KPA dan berbagai organisasi agraria menegaskan pentingnya transparansi dalam proses kerja pansus. Mereka menuntut agar rapat-rapat tidak berlangsung tertutup, agar publik bisa memantau sejauh mana pansus ini sungguh-sungguh menyentuh akar persoalan. Bagi mereka, akar dari konflik agraria tidak bisa dilepaskan dari tumpang tindih kebijakan, lemahnya perlindungan hukum, serta dominasi kepentingan investasi yang selama ini dijadikan alasan untuk mengorbankan hak hidup masyarakat. Tanpa keberanian politik untuk menantang struktur ekonomi yang timpang, pansus hanya akan menjadi lembaran baru dari serial panjang kebijakan yang gagal.