Meninjau Ulang Tata Kelola Sampah, Pernyataan Kritis Mario Soroti Regulasi Tamangapa dan Proyek PLTSA

Meninjau Ulang Tata Kelola Sampah, Pernyataan Kritis Mario Soroti Regulasi Tamangapa dan Proyek PLTSA
Ketua Program Studi Sosiologi UNM, Mario, S.Sos., M.Si (kanan). - Foto: Ist
Bacakan Artikel

Klikhijau.com- Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar kembali menuai sorotan tajam karena dinilai terlalu bertumpu pada pendekatan teknokratis dan instruksi sepihak. Alih-alih menghadirkan solusi berkelanjutann, regulasi pembatasan limbah dan rencana proyek infrastruktur justru memicu ketimpangan baru, menggerus penghidupan kelompok rentan, hingga melahirkan penolakan di tengah warga.

Kritik mendasar tersebut mengemuka dalam forum diskusi publik "Klikhijau Go To Kampus 2026" bertajuk Sampah Dalam Pandangan Sosiologi di Universitas Negeri Makassar (UNM) Kampus Gunung Sari, Jalan Raya Pendidikan No. 22, Kota Makassar, Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Program Studi Sosiologi UNM, Mario, S.Sos., M.Si., membedah secara kritis akar permasalahan persampahan perkotaan yang selama ini kerap disederhanakan.

Mario menegaskan bahwa sampah bukanlah sekadar persoalan fisik, tentang volume limbah yang menumpuk, dikumpulkan, atau dipilah secara mekanis melainkan berakar kuat pada pengelolaan habit atau kebiasaan sosial masyarakat sehari-hari. Tanpa membenahi pola pikir dan perilaku keseharian warga, intervensi kebijakan seketat apa pun tidak akan pernah menyentuh akar persoalan.

Berangkat dari rekam jejak panjangnya mendampingi komunitas akar rumput, Mario menyoroti secara khusus dampak sosial dari perubahan regulasi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang. Kebijakan pemerintah kota yang melarang masuknya sampah tanpa dipilah sejak 1 Agustus lalu serta penutupan metode open dumping dinilai lahir tanpa mempertimbangkan dimensi sosiologis warga yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.

Akibatnya, banyak pemulung di TPA Tamangapa kehilangan mata pencaharian utama yang selama ini menopang kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Lebih jauh, Mario mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi dan penerbitan regulasi tidak melulu menjadi jawaban tunggal atas krisis lingkungan.

Ia mencontohkan ketegangan sosial yang muncul akibat rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di kawasan Tamalanrea yang mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat.

Kasus tersebut membuktikan bahwa proyek teknologi persampahan sering kali hadir dengan mengabaikan hak-hak sosial masyarakat lapisan bawah serta menutup ruang partisipasi publik.

Bagi Mario, perubahan nyata hanya dapat terwujud apabila kesadaran kognitif masyarakat berhasil diterjemahkan ke dalam tindakan keseharian yang konsisten.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2