Meninjau Ulang Tata Kelola Sampah, Pernyataan Kritis Mario Soroti Regulasi Tamangapa dan Proyek PLTSA

Meninjau Ulang Tata Kelola Sampah, Pernyataan Kritis Mario Soroti Regulasi Tamangapa dan Proyek PLTSA
Ketua Program Studi Sosiologi UNM, Mario, S.Sos., M.Si (kanan). - Foto: Ist
Bacakan Artikel

"Pengetahuan itu adalah kesadaran yang dilakukan. Ketika kesadaran itu tidak ditransformasi ke dalam perilaku, maka tidak ada hasil yang bisa kita raih," tegas Mario dalam penekanan filosofisnya, seraya menyentil realitas terdekat di lingkungan akademik di mana ruang-ruang kelas masih kerap menyisakan sampah usai perkuliahan berlangsung.

Relasi kuasa dan kesenjangan sarana dasar

Catatan kritis Mario tersebut mendapat penguatan dari Program Officer yang juga Redaktur Klikhijau.com, Arman Jaya. Menurut Arman, analisis Mario yang berbasis pada pengalaman pendampingan langsung di TPA Tamangapa menunjukkan bahwa persoalan sampah berkelindan erat dengan relasi kuasa, perang kebijakan, dan benturan kepentingan industri, yang diabaikan bahkan tidak mampu dibaca oleh pendekatan sains dan teknologi semata.

"Persoalan sampah kemudian tidak hanya menjadi persoalan teknis atau fisik, tetapi di sana ada relasi kuasa dan dampak kebijakan. Ketika regulasi TPA Tamangapa ditetapkan tanpa melihat perspektif sosiologi, ada pemulung yang kehilangan mata pencariannya yang selama ini menggantungkan hidup dan membiayai pendidikan anaknya di sana, yang hingga kini belum ada kejelasan atas jaminan sosial ataupun jaminan kerja bagi mereka, mereka telah melakukan upaya untuk berbicara ke pemerintah, bahkan telah menyuratinya termasuk DPRD, namun belum ada respon," ujar Arman mendukung pandangan Mario.

Arman menambahkan, rendahnya efektivitas kebijakan pemilahan sampah di Makassar juga dipicu oleh ketidaksiapan infrastruktur pemerintah. Merujuk pada Policy Report 2026 bertajuk Persepsi Publik terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Makassar yang dirilis Marewa Multi Survey Indonesia, tercatat 92,6 persen masyarakat sebenarnya mendukung pembatasan sampah ke TPA (termasuk dukungan bersyarat). Namun, sebanyak 51,1 persen warga menyatakan sarana pemilahan belum tersedia, dan 66,6 persen mengeluhkan ketiadaan wadah maupun ruang sebagai hambatan utama.

Gugatan mahasiswa dari ketimpangan spasial hingga regulasi produsen

Diskusi yang dipandu oleh Raihan mahasiswa Hubungan InternasionalUIN Alauddin Makassar ini juga diwarnai kritik tajam dari kalangan mahasiswa Sosiologi UNM. Soni mempertanyakan ketidakadilan spasial di mana kawasan permukiman ekonomi menengah ke bawah justru paling sering menanggung beban penumpukan sampah dibanding kawasan elite.

Sementara itu, mahasiswa lainnya, Fikri dan Rizki Aprilia, menggugat lemahnya ketegasan regulasi pemerintah terhadap produsen penghasil kemasan sekali pakai (Extended Producer Responsibility), serta mendesak penguatan kelembagaan berbasis warga seperti TPS3R agar masyarakat tidak terus-menerus dijadikan kambing hitam atas kegagalan tata kelola persampahan kota. Menutup forum, peserta didorong untuk mengawal aspirasi pembenahan fasilitas persampahan khususnya dimulai dari kampus.

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2