Omnibus Law Berpotensi Gilas Hak-hak Buruh dan Mengancam Kelestarian Hutan

Klikhijau.com – Omnibus Law berpotensi menggilas hak-hak buruh dan mengancam kelestarian hukum, karenanya sangat penting ditinjau ulang. Demikian ditegaskan PPLH Mangkubumi, sebuah NGO yang bergerak d...

Tim Redaksi 5 tahun yang lalu
0
Omnibus Law Berpotensi Gilas Hak-hak Buruh dan Mengancam Kelestarian Hutan
Bacakan Artikel

Klikhijau.com – Omnibus Law berpotensi menggilas hak-hak buruh dan mengancam kelestarian hukum, karenanya sangat penting ditinjau ulang. Demikian ditegaskan PPLH Mangkubumi, sebuah NGO yang bergerak dalam isu lingkungan hidup dan kehutanan dengan basis di Jawa Timur.

Direktur Eksekutif PPLH Mangkubumi, Muhammad Ichwan mendesak agar pemerintah mencabut kembali omnibus law karena mudaratnya jauh lebih besar.

“Pemerintah  harusnya  fokus tangani Pandemi Covid-19 dan percepat pemulihan ekonomi rakyat yang terguncang akibat pandemi. Juga perkuat upaya pemberantasan korupsi, tangani kelangkaan pupuk subsidi bagi petani dan realisasikan reforma agraria,” jelas Ichwan pada Klikhijau, 9 Oktober 2020.

Pihaknya menyesalkan sikap pemerintah yang malah mengesahkan omnibus law atau cipta kerja menjadi Undang-Undang.

Baca Juga

Ichwan menegaskan adanya pasal-pasal kontroversial dalam Omnibus law, terutama soal ketenagakerjaan, penegakan hukum dan lingkungan hidup.

“Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan dalih menggenjot investasi,” tegas Ichwan.

Banyak pihak meyakini, lanjutnya, Omnibus Law bukan menambah lapangan kerja, tapi memotong / meggilas hak-hak pekerja.

Setali tiga uang, arus investasi yang terlalu mudah juga membuat lingkungan hidup makin terancam karena akan banyak muncul usaha-usaha pertambangan, perkebunan, dan industri ekstraktif yang akan membabat hutan untuk kepentingan investasi.

Cela UU Cipta Kerja versi PPLH Mangkubumi

Omnibus Law juga mengancam eksistensi tanah adat di luar Jawa, jadi Omnibus Law bukan hanya soal tenaga kerja saja. Implikasinya banyak sekali di semua sektor.

Salah satu pasal bermasalah dalam Norma Omnibus Law yakni tentang lingkungan hidup.  Pertama, pasal 88.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2

Post Tags