New Normal, TII: Pemerintah Perlu Mendorong Pemulihan Ekonomi Rumah Tangga
Klikhijau.com – Memasuki fase new normal, pemerintah diminta mendorong pemulihan ekonomi rumah tangga yang terdampak langsung selama pandemi. Terlebih di fase kenormalan baru ini semua orang ditunt...
Klikhijau.com – Memasuki fase new normal, pemerintah diminta mendorong pemulihan ekonomi rumah tangga yang terdampak langsung selama pandemi.
Terlebih di fase kenormalan baru ini semua orang dituntut untuk bisa beradaptasi. Hampir semua wilayah di Indonesia misalnya telah membuka berbagai sektor ekonomi dan aktivitas keseharian.
Banyak orang kembali bekerja setelah kurang lebih tiga bulan melakukan isolasi mandiri. Berbagai protokol kesehatan kemudian disosialisasikan pada sektor-sektor yang telah melakukan aktivitas kembali.
“Di era 'new normal', pemerintah tentu membutuhkan terobosan baru untuk memulihkan dampak sosio-ekonomi COVID-19. Pemerintah bisa mengawali dengan melakukan evaluasi penerapan penanganan dampak sosio-ekonomi COVID-19 yang telah dilakukan sejauh ini,” tutur Nopitri Wahyuni, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII) di Jakarta, 30 Juni 2020.
Menurut Nopitri, pemerintah harus bisa memastikan bahwa perlindungan sosial telah sampai kepada masyarakat yang terdampak.
[irp]
Nopitri pun menambahkan bahwa pemulihan dampak sosio-ekonomi tersebut harus meninjau kembali apakah jaring pengaman sosial yang telah diterapkan pada masa pembatasan sosial memang berjalan adaptif dengan situasi kerentanan yang muncul.
Pasalnya, banyak persoalan penerapan jaring pengaman sosial menemui berbagai ganjalan. Baik dari sisi fleksibilitas dan kapasitas pemerintah sebagai penyedia layanan maupun soal kemampuan realisasi anggaran maupun kesiapan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial di masa krisis.
Pada akhirnya, banyak kerentanan di rumah tangga tak terjawab dengan mekanisme jaring pengaman sosial yang ada.
“Di era 'new normal', kebijakan pemerintah, terutama jaring pengaman sosial, harus melihat berbagai tingkat kerentanan atau kebutuhan masyarakat selama pandemi terjadi,” tegas Nopitri.
[irp]
Menurutnya, berbagai dampak sosio-ekonomi yang muncul kepada berbagai kelompok masyarakat harus diimbangi dengan data. Seperti data mengenai gender, status sosio-ekonomi, tingkat disabilitas, area geografis maupun kebutuhan hidup di masa krisis,” papar Nopitri.
Poin penting yang harus diperhatikan dalam penerapan 'new normal' adalah giat pemerintah untuk mengadopsi kebijakan berbasis bukti dalam berbagai area, terutama perlindungan sosial.
Pemerintah harus melakukan konsultasi dan komunikasi yang intens untuk memastikan bahwa terobosan kebijakan untuk memulihkan dampak sosio-ekonomi memang relevan untuk konteks masyarakat Indonesia.
Termasuk mendorong penerapannya, baik di area perdesaan maupun perkotaan secara geografis maupun pada sektor informal maupun formal pada sisi sektor ketenagakerjaan.
[irp]
“'New normal' berarti memastikan bahwa respons-respons kebijakan yang ada semakin kendur. Tetapi pemerintah justru harus memiliki respons pemulihan dampak sosio-ekonomi yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat terdampak,” tutup Nopitri.