Memahami Tata Cara Perdagangan Karbon

Klikhijau.com – Bagaimana cara perdagangan karbon? Mungkin masih banyak di antara kita yang masih sangat awam mengenai tata cara perdagangan karbon. Sebelum membahas mengenai hal ini ada baiknya ki...

Memahami Tata Cara Perdagangan Karbon
Bacakan Artikel

Klikhijau.com – Bagaimana cara perdagangan karbon? Mungkin masih banyak di antara kita yang masih sangat awam mengenai tata cara perdagangan karbon.

Sebelum membahas mengenai hal ini ada baiknya kita menggarisbawahi terlebih dahulu pengertian perdagangan karbon.

Perdagangan karbon merupakan satu instrumen menurunkan emisi gas rumah kaca penyebab krisis iklim. Ini adalah hasil kesepakatan 197 negara dalam Perjanjian Paris 2015. Perjanjian Paris sekaligus menggantikan Protokol Kyoto yang mengatur penurunan emisi dengan membagi kelompok negara maju yang wajib menurunkan emisi dan negara berkembang yang tidak wajib.

Perjanjian Paris 2015 mewajibkan para pihak (parties) yang meratifikasinya menurunkan emisi gas rumah. Targetnya pada 2030 penurunan emisi bisa menghindarkan kenaikan suhu 1,50 Celsius dibanding masa praindustri 1800-1850. Kenaikan suhu bumi merupakan akibat pemanasan global yang mengakibatkan krisis iklim berupa bencana iklim.

Untuk mencegah suhu bumi naik, dunia harus menurunkan produksi emisi gas rumah kaca sebanyak 45% dari rata-rata tahunan 51 miliar ton setara CO2. Hingga Konferensi Iklim COP26 tahun lalu, proposal penurunan emisi dalam nationally determined contribution (NDC) tiap negara hanya sanggup menurunkan emisi 25%.

Emisi adalah resultante dari aktivitas manusia dan kegiatan ekonomi. Namun, emisi yang menyebabkan pemanasan global jika ia terlepas ke atmosfer sehingga mengurangi kemampuannya menyerap emisi dan pas dari bumi dan matahari. Pelepasan emisi ke atmosfer disebut emisi gas rumah kaca.

Tata cara perdangan karbon

KLHK telah  menerbitkan Permen Nomor 21/2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon pada 21 September 2022. Peraturan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada 20 Oktober 2022.

Peraturan Nomor 21/2022 ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden 98/2021 tentang nilai ekonomi karbon. Pada dasarnya, Perpres 98 mengatur soal mekanisme perdagangan karbon. Sementara Permen 21/2022 soal aturan teknis perdagangan karbon.

Dalam Peraturan 21/2022, emisi yang diperdagangkan adalah emisi gas rumah kaca yang dihitung dengan pengukuran yang disepakati. Pada dasarnya, perdagangan emisi dalam peraturan ini ada empat: perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja (result-based payment), pungutan atas karbon, dan mekanisme lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2