Memahami Tata Cara Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon

Disebut juga perdagangan emisi. Ada dua jenis perdagangan emisi yang diakui oleh peraturan ini:

1. Pertama, Cup and trade yakni perdagangan karbon antar dan lintas sektor para pelaku usaha. Ada lima sektor yang ditetapkan sesuai dengan NDC: energi, kehutanan dan penggunaan lahan, pertanian, limbah, serta industri dan proses produksi. Menteri tiap sektor menetapkan batas emisi (cap) yang boleh diproduksi oleh tiap pelaku usaha. Mereka yang memproduksi emisi lebih dari batas itu, wajib membeli kelebihannya kepada mereka yang memproduksi emisi lebih rendah dari batas tersebut.


2. Kedua, Carbon offset yakni pengimbangan. Pengimbangan emisi untuk sektor yang tak memiliki kuota. Mereka yang memproduksi emisi lebih besar dari baseline,bisa membeli kelebihan emisi tersebut kepada mereka yang menyediakan usaha penyerapan karbon. Offset emisi bisa dilakukan melalui bursa karbon atau perdagangan langsung antar penjual dan pembeli.

Contohnya perdagangan karbon antara pemerintah Indonesia dan Norwegia. Kedua negara menetapkan perjanjian kerja sama pengurangan emisi melalui penyerapan dan penyimpanan emisi. Bentuknya berupa kegiatan pencegahan deforestasi dan degradasi lahan. Kinerja mencegah deforestasi itu dihargai per unit karbon yang bisa dihindarkan menjadi gas rumah kaca.

Norwegia membayar pencegahan deforestasi 2016-2017 sebesar US$ 54 juta atau US$ 5 per ton karbon setara CO₂. Karena itu pembeli karbon dalam pembayaran berbasis kinerja atau result based payment adalah negara atau lembaga donor ke pemerintah pusat, atau internasional ke pemerintah daerah melalui pemerintah pusat.

Pungutan karbon 

Pungutan karbon adalah pungutan negara, baik pusat maupun daerah, terhadap barang dan/atau jasa yang memiliki potensi dan/atau kandungan karbon dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon dan/atau memproduksi emisi karbon yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 21/2022 belum mengatur detail pungutan karbon karena menjadi domain Menteri Keuangan.

Mekanisme lain

Selain tiga jenis perdagangan emisi di atas, Peraturan 21/2022 menyediakan skema lain perdagangan karbon yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Menteri sektor dalam NDC atau sektor lain bisa mengusulkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk diakomodasi dalam perdagangan karbon.

Menurut Peraturan Tata Laksana Ekonomi Karbon, semua pembayaran terkait perdagangan emisi harus melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Jika ada surplus pengurangan emisi yang tidak diperdagangkan pada tahun tertentu, pelaku usaha bisa menyimpannya untuk diperdagangkan dalam dua tahun berikutnya.

Semua catatan produksi dan pengurangan emisi harus tercatat, terdokumentasi, dan terverifikasi oleh pemerintah atau pihak ketiga yang independen. Verifikasi ini menjadi basis kualitas pengurangan dan penyimpanan karbon sebagai angka yang disepakati untuk diperdagangkan di pasar karbon. Degan begitu, perdagangan karbon bisa dikuantifikasi menjadi komoditas baru yang berdampak tak hanya pada lingkungan, juga ekonomi.

*) sumber: forestdigest