Mengejar Pengakuan Hak Ulayat di Tanah Papua Lewat Integrasi Data Geospasial

Tim Redaksi 10 menit yang lalu
0
Mengejar Pengakuan Hak Ulayat di Tanah Papua Lewat Integrasi Data Geospasial
WRI Indonesia Mendukung Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Integrasi Data Wilayah Adat di Tanah Papua, Foto: WRI Indonesia
Bacakan Artikel

Klikhijau.com - Tekanan terhadap pemanfaatan lahan dan laju pembangunan di Tanah Papua kian meningkat, sementara pengakuan formal atas ruang hidup masyarakat adat masih berjalan lambat. Guna menjembatani kesenjangan tata kelola ruang tersebut, World Resources Institute (WRI) Indonesia bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar bimbingan teknis Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada 10–12 November 2026.

Upaya ini menjadi langkah krusial untuk mengintegrasikan peta wilayah adat ke dalam sistem informasi geospasial nasional sehingga dapat menjadi acuan sah dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan catatan BRWA hingga Agustus 2026, luas wilayah adat yang telah teregistrasi secara nasional mencapai sekitar 36 juta hektare. Namun, baru sekitar 20 persen dari total luasan tersebut yang telah mengantongi pengakuan formal dari pemerintah. Padahal, peta wilayah adat di Tanah Papua menyumbang lebih dari 40 persen dari keseluruhan data peta wilayah adat yang teregistrasi di Indonesia.

 

Kepala BRWA, Kasmita Widodo, mengingatkan bahwa wilayah adat yang belum terpetakan dan belum diakui secara resmi berisiko tinggi terabaikan dalam proses perencanaan tata ruang maupun pengambilan kebijakan investasi.

Baca Juga

Ia menyoroti bahwa selama ini hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan komunitas maupun lembaga pendamping kerap terkendala perbedaan metode, skala, hingga standar referensi data saat hendak diselaraskan dengan sistem pemerintah.

"Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam proses integrasi data ke dalam sistem informasi geospasial nasional. Di sinilah BRWA berperan mendorong registrasi, verifikasi, dan standardisasi peta wilayah adat agar memiliki referensi jelas dan bisa digunakan sebagai dasar pengakuan oleh pemerintah daerah," ujar Kasmita.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2
Arman Jaya
Editor

Arman Jaya

Bergiat di isu-isu ekososial, pesisir dan pedesaan

Post Tags