Klikhijau.com – Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) memegang peranan penting dalam menunjang tugas pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas aset negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan BMN harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Efektivitas pengelolaan BMN berperan krusial dalam memastikan aset negara digunakan optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.
Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Jeneberang Saddang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Makassar pada Kamis, 5 September 2024.
Dr. Mini Farida Farhum, S.T., M.Si., Koordinator Wilayah UPT Satker LHK Sulawesi Selatan sekaligus Kepala P3E SUMA-KLHK, menegaskan pentingnya tata kelola BMN. Menurutnya, “BMN yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung tugas pemerintah serta pelayanan publik.”
Efektivitas dalam Pengelolaan BMN untuk Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMN menjadi tuntutan utama. Pengelolaan BMN yang efektif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi aset yang bernilai tinggi. Dr. Mini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset ini, agar BMN dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan masyarakat.
Tantangan dalam pengelolaan BMN semakin kompleks, baik dari segi administrasi, pemanfaatan, hingga optimalisasi nilai ekonomi aset. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengelola aset pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan peningkatan pemahaman terkait pengelolaan BMN, termasuk penggunaan aplikasi seperti SIMAN V.2 yang dapat membantu dalam sertifikasi dan pengamanan aset.
Pengamanan Aset sebagai Bentuk Tertib Tata Kelola
Aksara Alif Raja, SE, M.Adm.SDA., Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Makassar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menyatakan bahwa pengamanan aset BMN menjadi sangat penting dalam mewujudkan tertib pengelolaan BMN.
“Pengamanan BMN diperlukan untuk mewujudkan tertib hukum, administrasi, dan fisik dalam pengelolaan aset negara,” ujarnya. BMN yang merupakan bagian dari aset negara memiliki nilai yang sangat besar, dengan sebagian besar dana pengadaannya berasal dari masyarakat.
Pentingnya pemeliharaan dan pengamanan aset tersebut tidak hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, namun juga mencakup setiap unit pengguna BMN. Dengan menjaga dan merawat BMN secara baik, pemerintah dapat memastikan bahwa aset-aset tersebut berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bimtek untuk Peningkatan Kapasitas Pengelola BMN
Bimtek ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi Satker LHK Sulawesi Selatan, seperti Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, BPHL Wilayah XIII Makassar, dan Balai TN Taka Bonerate. Para peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya sertifikasi aset BMN sebagai langkah pengamanan, serta pelatihan terkait penggunaan aplikasi pengelolaan BMN yang lebih efisien.
Dengan adanya pelatihan seperti ini, diharapkan para pengelola BMN di instansi masing-masing dapat semakin meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan aset, mulai dari pemanfaatan, pemeliharaan, hingga optimalisasi nilai ekonomi aset. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
Efektivitas pengelolaan BMN merupakan kunci dalam meningkatkan akuntabilitas tata kelola aset negara. Melalui pengelolaan yang transparan dan tertib, pemerintah dapat memastikan bahwa aset BMN dikelola secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Kegiatan seperti Bimtek pengelolaan aset ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan BMN, yang diharapkan membawa perubahan positif di instansi pemerintahan terkait.
Melalui langkah-langkah konkret, seperti sertifikasi aset dan penggunaan aplikasi manajemen yang tepat, pengelolaan BMN akan semakin efektif dan efisien, berujung pada tata kelola aset yang lebih akuntabel dan transparan.
