Rukka Sombolinggi Minta Paus Fransiskus Bebaskan Masyarakat dari Penindasan

Klikhijau.com - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, secara terbuka meminta bantuan kepada Paus Fransiskus yang sedang melakukan kunjungan apostolik ke Indonesia. Rukka berharap kehadiran Paus dapat membantu membebaskan masyarakat adat dari berbagai bentuk penindasan yang mereka alami di tengah proyek pembangunan yang merampas wilayah adat. Jumat, 6 September 2024 di Jakarta.

Rukka Sombolinggi menjelaskan bahwa kondisi masyarakat adat di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Banyak wilayah adat yang digempur proyek pembangunan, menyebabkan kekerasan, penculikan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

Menurut Rukka, hal ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang secara jelas tidak hanya melanggar hak atas tanah, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat itu sendiri.

“Berdasarkan catatan akhir tahun AMAN 2023, sekitar 2,5 juta hektar wilayah adat telah dirampas untuk kepentingan bisnis dan infrastruktur,” ujar Rukka dalam keterangan tertulis yang dilansir Klikhijau.com

Dirinya menambahkan bahwa pada awal 2024, sudah terjadi 102 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat terkait dengan berbagai sektor, termasuk kehutanan, pertambangan, dan perkebunan.

Harapan kepada Paus Fransiskus

Rukka berharap Paus Fransiskus dapat menekan pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Dalam pernyataannya, Rukka mencontohkan bagaimana Paus Fransiskus mendukung hak-hak masyarakat adat di Amerika Latin dan Kanada, dan ia berharap dukungan serupa diberikan untuk masyarakat adat di Indonesia.

"Saya memohon Paus Fransiskus membantu membebaskan masyarakat adat di Indonesia dari segala bentuk penindasan, sebagaimana yang telah dilakukan di Amerika Latin dan Kanada," kata Rukka penuh harap.

Rukka juga mengkritik pemerintah Indonesia karena dinilai tidak menjalankan mandat konstitusi dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Ia meminta Paus untuk mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat, yang selama ini masih tertunda.

"Pemerintah harus menjalankan mandat konstitusi dengan mengesahkan UU Masyarakat Adat demi perlindungan hak-hak mereka," tegas Rukka.