Masyarakat 86 Desa di Takalar Siap Bangun Kampung Iklim Berbasis Digital Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pertanian memiliki irisan program yang dapat dihubungkan dengan kebutuhan pembangunan desa di Takalar.

Karena itu, digitalisasi desa tidak dirancang sebagai pekerjaan satu instansi. Setiap OPD diharapkan membawa program, data, dan kewenangan masing-masing agar teknologi yang dibangun memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Suhardiyanto menilai pemanfaatan teknologi akan lebih berarti jika tidak hanya digunakan untuk mempercepat urusan administrasi pemerintahan.

“Digitalisasi bukan hanya soal bagaimana desa menggunakan teknologi dalam administrasi pemerintahan. Kita juga ingin teknologi menjadi sarana untuk mengembangkan potensi desa dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat.”

Dengan pendekatan itu, desa dapat menggunakan kanal digital untuk menyampaikan informasi kepada warga, meningkatkan akses pelayanan publik, sekaligus memperkenalkan produk unggulan ke pasar yang lebih luas.

Potensi pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), misalnya, dapat dikembangkan melalui pemasaran digital. Teknologi juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan potensi desa dan mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen di luar wilayah.

Teknologi Menopang Kampung Iklim

Agenda digitalisasi tersebut kemudian ditempatkan berdampingan dengan pengembangan Kampung Iklim.

Di tingkat desa, teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai pengelolaan lingkungan, memperluas keterlibatan warga, serta mendukung pendataan berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dengan demikian, Kampung Iklim tidak semata diukur dari keberadaan kegiatan lingkungan, tetapi juga dari kemampuan desa menjaga dan mengembangkan praktik tersebut secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Pertanian Parawangsa, Kepala Dinas Sosial dan PMD Andi Rijal Mustahil, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Irwan Rachman, serta perwakilan Satpol PP/Damkar dan BPBD Takalar turut mengikuti pembahasan.

Keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi penting karena persoalan desa tidak berdiri sendiri. Pertanian berkaitan dengan lingkungan dan ketahanan pangan, sementara digitalisasi berkaitan dengan pelayanan publik sekaligus akses ekonomi. Pada saat yang sama, aspek kebencanaan juga bersinggungan dengan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pemkab Takalar kini didorong untuk menerjemahkan hasil koordinasi tersebut ke dalam langkah yang lebih konkret, terutama penyusunan kebijakan dan pembagian peran antar-OPD serta pemerintah desa.

Dengan 86 desa sebagai sasaran, tantangan berikutnya bukan sekadar memperluas akses teknologi, melainkan memastikan teknologi dan program lingkungan benar-benar digunakan, dikelola, dan diteruskan oleh desa.

Jika arah tersebut dapat diwujudkan, digitalisasi dan Kampung Iklim tidak berjalan sebagai dua agenda terpisah. Keduanya dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki pelayanan pemerintahan, membuka akses ekonomi warga, sekaligus memperkuat kemampuan desa menghadapi perubahan lingkungan.