Konflik Agraria dan Banjir Konawe Utara

Bencana tersebut merupakan banjir terbesar setelah banjir 1997 silam. Dari bencana tersebut sejumlah masyarakat yang berada di kawasan tersebut harus mengungsikan diri.

Kondisi ini terjadi karena air di sungai Lalindu mulai meluap dan merembes ke perumahan. Hal ini berawal dua hari menjelang perayaan Idul Fitri.

Derasnya aliran air sungai bercampur lumpur menambah volume air hingga mencapai 7 meter. Dari berbagai sumber informasi, ada 370 unit rumah masyarakat hilang akibat banjir tersebut.

Ada 9.609 jiwa mengungsi dan taksiran kerugian material diperkirakan mencapai 700 miliar rupiah. Bencana banjir ini terjadi di tujuh kecamatan dan empat puluh satu desa yang menjadi lokasi banjir.

Ini juga berdampak pada rusaknya fasilitas publik seperti rumah, masjid, jembatan, sekolah dan sebagainya di kawasan tersebut.

Polemik di balik banjir

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ali Mazi selaku Gubernur Sulawesi Tenggara. Ia menyatakan bahwa aktivitas tersebut bukanlah penyebab utama terjadinya banjir di kabupaten tersebut. Ia juga berujar bahwa banjir tersebut merupakan ujian Allah.

Berbeda dengan sang Bupati bahwa banjir disebabkan karena buruknya sistem drainase, pendangkalan sungai dan perambahan hutan.

Jika memaknai terkait “perambahan hutan”, ini secara tersirat memang ada upaya perluasan lahan di sana yang secara tidak langsung sebagai sumber bencana.

Aktivitas perambahan hutan mungkin dilakukan untuk perluasan kawasan pertambangan atau kebun kelapa sawit.

Banyak yang berasumsi jikalau keberadaan tambang dan kelapa sawit merupakan penyebab banjir. Hal ini juga diperkuat pernyataan Saharuddin, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sultra.

Ia menuturkan bahwa posisi pertambangan berada pada ketinggian. Alhasil, sisa material mudah terbawa air menuju sungai.

Sehingga material tersebut menjadi pemicu banjir sebab terjadinya sedimental di dalam sungai. Akibatnya sungai mendangkal dan volume air bertambah sehingga air merambat ke pemukiman warga.

Pendangkalan sungai ini terjadi dari tahun ke tahun sejak dibukanya izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di sana. Puncaknya terjadi antara 2006-2011 yang jadi musim semi investasi pertambangan di Sultra.

WALHI juga mencatat ada 38.400 hektare tutupan pohon di Konawe Utara telah hilang. Hutan Primer di sana juga dialihfungsikan sebagai kawasan pertambangan dan kebun kelapa sawit seluas 458 hektar. Juga 3.777 hektar hutan sekunder dan deforestasi ini terjadi dalam kurun waktu 2000-2016.

Hal ini menunjukan bahwa maraknya izin lahan pakai yang dikeluarkan KLHK di sana. Jika ini terus berlanjut maka tidak kemungkinan bencana yang lebih besar lagi akan terjadi.

Mengingat besarnya potensi sumber daya alam di Konawe Utara, seharusnya semua stakeholder di negeri ini kembali meninjau asas manfaat terkait izin yang ada. Sebab izin ini bukannya membawa manfaat yang baik bagi masyarakat justru menimbulkan musibah.

Dari pihak perusahaan, baik tambang maupun kelapa sawit harus menjaga lingkungan. Artinya, mereka tidak berlebihan dalam mengelola alam demi meningkatkan produktivitas demi keuntungan pribadi dengan mengabaikan lingkungan dan masyarakat.