Kerjasama Indonesia-Jepang 2045, Kelestarian Lingkungan Hidup Jadi Pertimbangan Penting

Menurut Menteri Siti,KLHK telah dan sedang melakukan upaya korektif pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dengan memandang setiap kebijakan dan regulasi sebagai pengejawantahan dari UUD 1945.

“UUD 1945 Pasal 28 H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” tegas Menteri Siti.

Lebih lanjut, Menteri Siti menyatakan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan juga dimandatkan oleh Pasal 33 ayat 4. Mandat-mandat itu saat ini tercermin dalam kebijakan dan tindakan KLHK.

Proyek kerjasama Indonesia - Japan 2045 memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk menegakkan demokrasi dan menjadi pemain global maritim.

[irp posts="5626" name="BBKSDA Sulsel Gelar Forum Penyegaran Bagi Pejabat Fungsional dan Tenaga Teknis"]