Klikhijau.com – Kepala Pusat Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E Suma), Dr. Ir. Darhmasyah, M.Si hadir sebagai pembicara utama pada lokakarya nasional dengan tema “Mereduksi pencemaran dengan konsep 3R reduce, reuse, recycle”, di Gedung Iptek Unhas, Senin (17 Februari 2019).
Di hadapan peserta, Darhamsyah mengungkap, dua Strategi pengendalian sampah. Pertama, strategi pengurangan dengan cara, pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah.
Kedua adalah strategi penanganan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
“Di atas semua itu, perubahan mindset masyarakat indonesia merupakan kunci keberhasilannya,” tegas Darhamsyah.
Selain Darhamsyah, tampil sebagai Narasumber lainnya yakni Deputi IV Kemenko Bidang Maritim, Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA,” yang membahas masalah sinergitas lintas Kementerian dalam menanggulangi masalah sampah.
Kasubdit Restorasi, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Sapta Putra Ginting, M.Sc, Ph.D yang membahas perlunya sinergitas regulasi sampah Indonesia dan maritim internasional dalam penanganan sampah laut.
Hadir pula, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Kopersi dan UKM, Abdul Kadir Damanik. Menurut Kadir Damanik, bank sampah harus secara bersama melakukan aktivitas ekonomi melalui pendirian primer koperasi.
Guru Besar Fakultas Ilmu kelautan dan Perikanan Unhas, Prof. Dr. Akbar Tahir, M.Sc, menyoroti soal potensi pelibatan mahasiswa melalui program KKN dalam upaya reduksi sampah plastik ke lingkungan pesisir dan laut.
Sementara, Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia ADUPI , Cristine Halim, melihat perlunya peran serius asosiasi sebagai pendamping pemerintah dan industri dalam penanggulangan masalah sampah plastik.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Green Indonesia Foundation yang menyoal peran bank sampah. Menurutnya, Bank sampah menjadi tolak ukur utama keberhasilan tata kelola sampah.
Rencananya lokakarya ini akan melahirkan “deklarasi Makassar” sebagai komitmen bersama lintas pemangku kepentingan dalam menangani masalah sampah.
