Kabar Buruk, Kasus Kehutanan Sulsel Masih Tinggi

Klikhijau.com - Lemahnya sinergi antarpemangku kepentingan. Jadi Hambatan utama tata kelola kehutanan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Terutama pengawasan kehutanan dan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Hal inilah jadi memicu masih tingginya kejahatan pembalakan liar (illegal logging), konflik tenurial, dan minimnya implementasi SVLK.

JURnaL Celebes membeberkan, sesuai pengalaman melaksanakan program pemantauan hutan, peredaran kayu, dan implementasi SVLK selama satu tahun terakhir. Mereka menemukan berbagai macam tantangan serius dalam tata kelola kehutanan di Sulsel yang mungkin juga terjadi.

Tantangan tersebut, yakni masih tingginya kasus pembalakan liar, belum sinerginya institusi terkait dan parapihak. Sementara implementasi SVLK belum masih minim. Banyak industri kecil, bukan hanya tidak memiliki sertifkat legalitas kayu SLK), tetapi juga sebagian justru belum tahu ada SVLK.

‘’Kami yakin hanya dengan kerja sama parapihak yang serius. Bisa mengatasi masalah kehutanan di Sulsel, bisa menjawab tantangan ini. Sebab, bukan hanya sinergitas secara fisik, tetapi juga kadang regulasi antar institusi sering bersinggungan dalam implementasi. Jadi, pendekatannya bukan hanya multi-pihak atau parapihak, tetapi multi-door yang bisa menyingkronkan kebijakan-kebijakan atau aturan yang bersinggungan,’’ jelas Mustam Arif dalam jumpa media di Kafe Baca Makassar, 30 Juni 2021.

Membentuk forum komunikasi

Pihak yang terlibat selain dari instansi pemerintah, industri kayu, masyarakat lokal/masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, asosiasi industri bidang kehutanan.

Semua pihak tergabung dalam inisiasi awal ini sepakat membangun kolaborasi untuk perbaikan tata kelola kehutanan. Kemudian kesepakatan itu diperkuat lagi pada kegiatan ekspose hasil pemantauan dan diskusi dengan para pihak terkait di Hotel Remcy, Makassar, Selasa pagi sampai siang kemarin.

Dalam diskusi tersebut, para pemangku kepentingan ini kembali meminta Forum Para Pihak untuk Penguatan Tata Kelola Kehutanan itu difungsikan menjawab berbagai persoalan kehutanan.

Salah satu hal yang dititik beratkan pada pertemuan parapihak, yakni meningkatkan pengawasan dan memperbaiki SVLK untuk menjamin industri kecil juga memperoleh manfaat dari SVLK, karena legalitas bahan baku dalam industri kayu menjadi keharusan karena tuntutan pasar.

JURnaL Celebes dalam kegiatan pemantauan dan peningkatan kapasitas berbagai pihak yang didukung FAO melelaui Program LEGT (Forest Law Inforcement Governance and Trade). JURnaL Celebes menemukan pembalakan liar di Sulsel masih tinggi. Bahkan  meningkat pada masa pandemi.