Kabar Buruk, Kasus Kehutanan Sulsel Masih Tinggi

Klikhijau.com - Lemahnya sinergi antarpemangku kepentingan. Jadi Hambatan utama tata kelola kehutanan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Terutama pengawasan kehutanan dan implementasi Sistem Verifikasi Leg...

Kabar Buruk, Kasus Kehutanan Sulsel Masih Tinggi
Bacakan Artikel

Kejahatan kehutanan ini dilakukan dengan pola memanfaatkan masyarakat lokal sekitar hutan untuk melakukan pembalakan.

Sementara penegakkan hukum umumnya sampai pada pelaku lapangan dan jarang menyentuh pedagang kayu maupun aktor di belakang layar. Pebisnis atau penjual kayu tampaknya memanfaatkan kesempatan di masa pandemi.

Ketika aktivitas masyarakat dibatasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (SBB), atau dalam skala terbatas, momentum ini dimanfaatkan untuk melakukan pembalakan di hutan, karena situasi relatif aman.

Melibatkan masyarakat lokal

Dari hasil pemantauan para pemantau independen dampingan JURnaL Celebes di beberapa kabupaten. Ditemukan indikasi kejahatan illegal logging dilakukan dengan melibatkan atau 'bekerja sama'' dengan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan.

Pengusaha atau pengepul kayu memanfaatkan orang-orang lokal untuk melakukan penebangan. Batang kayu yang ditebang dikumpulkan di tempat tertentu.

Kayu yang terkumpul, akan diangkut truk dibawa ke tempat pengumpulan setelah dari hutan, atau langsung ke industri pengolahan kayu, atau tempat penggergajian.

Dari hasil pemantauan ada indikasi masyarakat lokal yang terlibat dalam jual beli kayu, punya risiko hukum, dibanding pengusaha atau pembeli kayu yang memanfaatkan jasa masyarakat lokal. Ketika pelaku lapangan diketahui petugas, yang ditangkap dan diproses hukum adalah pelaku warga masyarakat.

Masyarakat yang menebang kayu, kalau tidak sempat melarikan diri, akan ditangkap petugas. Diproses hukum sampai ke pengadilan. Kemudian hal menarik pelaku industri kayu di Sulawesi Selatan mengalami kondisi sangat sulit akibat dampak Covid-19.

Mereka mengharapkan pertolongan pemerintah dengan berupa bantuan modal, akses pasar, keterampilan inovatif dan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang tidak jadi beban tetapi memberi nilai tambah.

Kondisi ini menghawatirkan JURnaL Celebes karena akan berdampak ganda karena bisa mempengaruhi upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Sulawesi Selatan. Jangan sampai industri kayu itu anjlok, tetapi keruskan hutan akan terus bertambah.

Pembalakan liar meningkat

Sebelumnya, JURnaL Celebes merilis hasil pemantauan bahwa pembalakan liar di Sulsel meningkat hingga 70 persen dibanding masa sebelum Covid-19. Sementara dalam pemantauan industri, JURnaL Celebes juga menemukan industri kayu di Sulawesi Selatan anjlok. Pendapatan industri kayu merosot antara 30 sampai 70 persen di masa pandemi. Di Makassar ada industri kayu besar yang bangkrut, dan beberapa perusahaan berhenti sementara, dan hanya beroperasi dalam waktu tertentu.

Dukungan Perbaikan SVLK Menyoal tentang persoalan SVLK yang masih minim, JURnaL Celebes dan parapihak sepakat mendorong upaya perbaikan SVLK. Perbaikan tersebut meliputi sosialisasi SVLK, terutama di kalangan UMKM. Pendampimgan terhadap industri kayu dianggap juga penting untuk memberi dukungan teknis dan bagi UMKM memperoleh sertifikat legalitas kayu.

JURbaL Celebes juga menekankan nilai tambah bagi industri yang bersertifikat legalitas. Misalnya harga produk yang membekan dengan produk dari industri yang tidak punya sertifikat. Salah satu strategi yang diusulkan oleh JURnaL Celebes dan parapihak, yakni dimasukkannya syarat legalitas kayu ke dalam proses tender pengadaan barang dan jasa.

Dengan demikian, industri yang bisa mengikuti proses tender pengadaan adalah industri yang mempunya sertifikat legalitas kayu.

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2