Gaung Perayaan HPSN 2020 Dimulai dari Danau Toba

Alue Dohong pun bersyukur karena perkembangan partisipasi publik berupa komunitas masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah kian meningkat. "Jika tahun 2015 kelompok atau komunitas yang terlibat baru 1.100 di 18 kabupaten/kota, pada tahun 2019 telah mencapai 5.440 komunitas yang melibatkan 9,5 juta masyarakat di 186 kabupaten/kota," ungkapnya.

Ditambahkan olehnya jika persoalaan sampah bukan hanya sebatas business as usual (BAU) saja. Namun, perlu effort/upaya dan kebijakan luar biasa dari semua pihak. Mengingat kondisi timbulan sampah nasional telah mencapai sekitar 67,8 juta ton sampah dihasilkan pada tahun 2020 ini.

Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan gaya hidup yang semakin kompleks dan praktis. Sebagai contoh dikatakannya pada tahun 2050 komposisi sampah plastik diperkirakan akan bertambah 2 kali lipat menjadi 35% dari total timbulan sampah. Hal tersebut menurutnya akan terjadi jika kita tidak dapat mengatasi permasalahan sampah dengan serius mulai saat ini.

Selanjutnya Wamen pun menjelaskan jika berdasarkan data KLHK, saat ini sudah ada 21 Propinsi dan 353 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah sesuai amanat Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017, dengan target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2025.

Harap dukungan pendanaan

KLHK juga telah melakukan berbagai langkah koreksi atau corrective action seperti merevitalisasi Program Adipura. Tujuannya untuk mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan kapasitas Pemda dalam pengelolaan sampah. Di samping instrumen-instrumen lainnya seperti DID (Dana Insentif Daerah), DAK (Dana Alokasi Khusus), serta penerapan teknologi seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan Refuse Derived Fuel (RDF) teknologi.

"Untuk kabupaten kota yang masih mengelola sampah secara open dumping. Mohon maaf kami tidak akan masukan dalam penilaian Adipura", tegas Wamen.

Hadir pula dalam peringatan ini Kepala Dinas LH Provinsi Sumatera Utara yang mewakili Gubernur Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung program pengelolaan sampah khususnya di destinasi wisata Danau Toba ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengharapkan dukungan pendanaan untuk penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah.

Pada peringatan ini diberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan berupa fasilitas pengelolaan sampah dan bantuan bibit pohon untuk penghijauan kawasan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan prasasti fasilitas Pusat Daur Ulang (PDU) Balige oleh Wakil Menteri LHK, Alue Dohong sebagai simbol peresmian sekaligus serah terima dari KLHK kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir. PDU ini merupakan bantuan dari KLHK bekerjasama dengan Institut for Global Enviromental Stategis (IGES) Recycle Center dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sebelumnya Wamen LHK juga menyempatkan diri mengunjungi Kebun Bibit Desa (KBD) Pearung yang menjadi salah satu penopang upaya rehabilitasi kawasan danau Toba yang dikelola oleh masyarakat. KBD tersebut berkapasitas 40.000 batang, dengan jenis pohon seperti Alpukat, Petai, Kulit Manis, Jengkol, Aren , Kemenyan, dan Macadamia.

Wamen juga melakukan penanaman pohon Haturmangan (Casuarina junghuniana) di area Geosite Geosite Sipinsur. Penanaman itu sebagai simbol pentingnya penghijauan/rehabilitasi hutan disekitar kawasan Danau Toba.