- Pantai yang Bersalin Nama - 13/04/2024
- Gadis Iklim - 07/04/2024
- Anak Kecil dalam Hujan - 30/03/2024
Klikhijau.com – Ekspansi kelapa sawit semakin meluas. Bahkan isu yang beredar akan menyasar kabupaten yang berjuluk Butta Panrita Lopi, Bulukumba.
Isu tersebut mulai menyebar setelah pernyataan Bupati Bulukumba, Andi Muhtar Ali Yusuf, yang berusaha mengundang investasi kelapa sawit masuk ke Bulukumba.
Menurutnya, dengan adanya investasi kelapa sawit, akan menambah pemasukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak perlu lagi merantau ke Malaysia atau ke Kalimantan.
Dan ide itu mendapat beragam tanggapan. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang mengecam dan tidak sejalan.
Salah satu yang tidak sejalan dengan ide tersebut adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, yang menilai ekspansi tumbuhan ini ke Bulukumba akan memperparah rekam jejak konflik agraria.
Telah menjadi konsumsi publik, jika konflik agraria di Bulukumba telah berlangsung lama sejak masuknya PT Lonsum di kabupaten asal perahu pinisi itu.
Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin menjelaskan, “Kita khawatir masuknya sawit akan memperparah konflik agraria. Karena ini masih rencana, saya berharap (pemerintah) tidak melupakan konflik dan memprioritaskan penyelesaian konflik yang dialami masyarakat Kajang,” tegas Amin. (Baca: Meninjau Ulang Rencana Bupati Bulukumba Datangkan Perusahaan Sawit)
Ancaman lain dari perkebunan kelapa sawit, akan memperparah laju kerusakan ekologis. Apalagi tanaman ini bersifat monokultur, sehingga dapat membahayakan lahan pertanian milik masyarakat yang berada di sekitar perkebunan.
Rakus air
Kelapa sawit adalah tanaman yang rakus air. Hal ini telah dibuktikan banyak peneliti, di antaranya Dufrene (1993) yang dikutip oleh Rany Utam, dkk (2017). Dufrene menemukan bahwa satu batang pohon kelapa sawit membutuhkan air 2,31 mm/hari dan dapat menyerap air sampai-1,25 kedalaman 5,2 m. Penelitian Dufrene tersebut dilakukan di Pantai Gading, Afrika Selatan.
Penelitian lain dilakukan oleh Kallarackal (2004) di India, ia menemukan bahwa perkebunan kelapa sawit dapat mengganggu persediaan air tanah untuk tanaman lain di luar kebun kelapa sawit, sebab pengurasan air tanah oleh perkebunan sawit sangat banyak.
Hasil studi itu menemukan jika rata-rata air yang dibutuhkan satu batang dari pohon ini berkisar 385 l/ha/hari dengan jumlah-5,5 mm/hari atau 140-2,0 143 pohon/ha. Bayangkan dan hitung sendiri berapa yang dibutuhkan air jika ada seribu batang pohon penghasil minyak ini.
Karena itu, tanaman yang kurang ideal ditanam dalam skala besar. Penyerapan airnya yang tinggi bisa menanduskan lingkungan sekitarnya. Tentu hal itu bisa mendatangkan “marabahaya” berupa kekeringan dan merampas kesuburan tanah.
Selain itu, ekspansi tumbuhan industri ini membawa ancaman lain pula, yakni ancaman nyata terhadap hutan. Sebab sangat besar kemungkinanya perkebunan kelapa sawit menggerus hutan yang ada dan terjaga dengan baik. Jika itu terjadi, peningkatan emisi karbon dan perubahan iklim semakin mengancam karena sulit terkendali.
Tidak hanya ancaman kekurang air, perkebunan kelapa sawit juga berpotensi mencemari lingkungan melalui limbah pengolalaannya. Pencemaran ini bisa melahirkan masalah baru bagi kesehatan manusia. Kehadiran perkebunan pohon penghasil minyak ini juga akan membawa ancaman terhadap satwa.
Apriyanto Pratama (2019) dalam skripsinya mengungkapkan jika pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan dengan metode tebang habis (land clearing) dapat menyebabkan rusaknya ekosistem hutan, tanah longsor, dan banjir.
Perlu solusi cerdas
Namun, harus diakui pula tanaman yang termasuk dalam genusordo Arecaceae dan Elaeis ini memberikan manfaat secara ekonomi. Karenanya perlu solusi cerdas membatasi ekspansinya dan mengurangi eksternalitas negatif dari industri pengolahan CPO.
Salah satunya menurut Sahide dalam Rany Utam, dkk, (2017) diperlukan adanya kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam kebijakan pengelolaan perkebunan yang dapat memberikan dampak ekonomi, namun memperhatikan lingkungan, di antaranya dengan sertifikasi ISPO/RSPO.
Hal lain yang perlu dilakukan, harus ada transparansi mengenai dampak lingkungan. Perlu juga meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemantauan pelaksanaan sertifikasi minyak kelapa sawit, baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun aplikasinya di lapangan. Pengelolaan dengan cara ini diharapkan dapat memaksimalkan manfaat ekonomi, namun meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Jika hal itu tidak dilaksanakan, maka ekspansi kelapa sawit hanya akan berdampak secara ekonomi, tapi tidak dari segi kelestarian lingkungan hidup. Lagi pula apa gunanya meningkat secara ekonomi sementara lingkungan yang kita huni rusak dan membawa ancaman.
