Covid-19, 'Illegal Logging' Meningkat, Industri Kayu Anjlok

Pemantauan menemukan ada indikasi kejahatan illegal logging dilakukan dengan melibatkan atau 'bekerja sama'' dengan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan. Pengusaha atau pengepul kayu memanfaatkan orang-orang lokal untuk melakukan penebangan.

Masyarakat lokal sekitar hutan yang pendapatannya berkurang akibat pandemi, juga terpicu memanfaatkan situasi ini. Sebab, dalam masa pandemi, baik pihak pengusaha/pedagang maupun masyarakat, yang sama-sama terdesak kebutuhan, bersimbiosis melakukan pembalakan liar. Sama-sama memanfaatkan situasi, ketika intensitas pengawasan hutan menurun karena berlakunya pembatasan aktivitas.

Batang kayu yang ditebang dikumpulkan di tempat tertentu. Kayu yang terkumpul, akan diangkut truk dibawa ke tempat pengumpulan setelah dari hutan, langsung ke industri pengolahan kayu, atau tempat penggergajian.

Ketika pelaku lapangan diketahui petugas, yang ditangkap dan diproses hukum adalah warga masyarakat. Masyarakat yang menebang kayu, kalau tidak sempat melarikan diri, akan ditangkap petugas dan diproses hukum.

Sementara pihak yang mengajak kerja sama memanfaatkan jasa masyarakat untuk menebang kayu, jarang tersentuh hukum. Padahal mereka sebenarnya adalah pemilik kayu ilegal.

Di antara pihak pembeli maupun penebang diduga ada kesepakatan untuk tutup mulut dengan, kompensasi tertentu. Dugaan lain, penebang kayu dari masyarakat setelah ditangkap petugas, tidak bisa mengungkap siapa yang mengajak kerja sama melakukan pembalakan liar karena sudah hilang jejak. Pemantau menduga pelaku kejahatan dari pihak pembeli/pengusaha kayu dengan cara ilegal, menggunakan pola ‘’rantai putus’’ untuk menghilangkan jejak.

Aparat penegak hukum seperti Gakkum kerap menemui kesulitan mengusut siapa di balik kejahatan kayu ilegal. Aparat kesulitan mendapatkan informasi dan bukti-bukti, sementara pelaku yang ditangkap ada yang diduga sengaja ‘’pasang badan’’ untuk pelaku di belakang layar.

Dari sembilan kasus penangkapan kayu ilegal yang dicatat JURnaL Celebes selama pandemi, hampir semua pelaku yang diproses hukum, adalah warga masyarakat yang menebang atau mengangkut kayu. Umanya mereka diminta atau bekerja sama dengan pembeli atau pengusaha kayu.

Sedangkan pihak yang menggunakan jasa warga, hampir semuanya lolos dari jerat proses hukum. Kecuali, salah satu kasus perusakan  hutan di kawasan konservasi Komara, Takalar. Setelah seorang warga diproses hukum sampai vonis pengadilan sebagai pelaku, pihak kepolisian mengembangkan kasus ini. Kepolisian akhirnya menetapkan tersangka dan menahan seorang tokoh masyarakat yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Takalar.

Anjloknya Industri Kayu

Proses pemantauan terhadap industri degan tujuan memastikan terlaksananya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang telah berubah menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021.

SVLK adalah instrumen yang memastikan legalitas kayu melalui pelacakan hulu-hilir. Bagi industri kecil di Sulawesi Selatan, sertifikat legalitas kayu dianggap tidak penting karena implementasi SVLK tidak memberikan nilai tambah bagi  produk industri non ekspor. Dari 25 industri yang dipantau, hanya ada enam industri yang memiliki sertifikat legalitas kayu.

Rekomendasi

Sinergi diperlukan bukan hanya dalam bentuk kegiatan, tetapi juga bagaimana menyamakan pemahaman, persepsi dan visi, serta menyinergikan multi-regulasi yang kerap tumpang tindih dalam implementasi.

Untuk industri yang anjlok terdampak pandemi, selain diperlukan dukungan insentif dalam jangka pendek untuk bertahan, juga sangat penting, adalah insentif jangka panjang berupa pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk berinovasi agar nantinya ketika bangkit dari dampak covid yang hingga saat ini belum bisa dipastikan berakhir. Agar industri punya kemampuan inovatif sebagai jaminan keberlanjutan.

Kemudian untuk perbaikan dan penguatan SVLK, diperlukan insentif dari pemerintah berupa nilai tambah bagi produk industri yang memiliki sertifikat dan patuh menjalankannya. Minimal memberikan perbedaan harga produk kayu bersertifikat dan tidak bersertifikat.