Belantara Foundation dan UP Gandeng PT Agincourt Gelar Pelatihan tentang Perhutanan Sosial

Klikhijau.com - Belantara Foundation bersama Prodi Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana, Prodi Biologi Fakultas MIPA, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pakuan me...

Belantara Foundation dan UP Gandeng PT Agincourt Gelar Pelatihan tentang Perhutanan Sosial
Bacakan Artikel

Klikhijau.com - Belantara Foundation bersama Prodi Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana, Prodi Biologi Fakultas MIPA, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pakuan menggandeng PT Agincourt Resources menyelenggarakan seminar dan pelatihan dengan tema “Perhutanan Sosial: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat untuk Perubahan Iklim dan Kesejahteraan,” Senin, 4 Maret 2024. Lebih dari 1.300 peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut.

Seminar nasional secara luring diadakan di Auditorium Lantai 3 Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan di Bogor, sedangkan daring melalui aplikasi Zoom dan live streaming YouTube Belantara Foundation. Acara ini dikemas melalui kegiatan Belantara Learning Series Eps.9 (BLS Eps.9).

Kegiatan yang juga berkolaborasi dengan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, KKI Warsi, dan Winrock International ini menggandeng tujuh universitas sebagai kolaborator yang mengadakan acara “nonton dan diskusi bareng” BLS Eps.9 bagi mahasiswa dan dosen di masing-masing universitas.

Tujuh universitas tersebut yaitu Universitas Pakuan, Universitas Riau, Universitas Nasional, Universitas Andalas, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Nusa Bangsa.

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencapai net sink zero karbon dioksida (CO2) pada tahun 2030 dari sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya atau Forest and Other Land Use (FOLU). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI No. 168 Tahun 2022 menetapkan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sejak 2016, KLHK mengeluarkan keputusan menteri tentang Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari (P.83/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2016). KLHK mengoptimalkan pemberian izin legal untuk perhutanan sosial dengan target seluas 12,7 juta hektar pada tahun 2030 untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

FOLU Net Sink 2030 Indonesia dapat membantu rehabilitasi ekosistem penting serta dalam jangka panjang menyimpan penyerap karbon utama dan melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. FOLU Net Sink 2030 juga menekankan pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat dan lestari melalui program perhutanan sosial.

Dalam paparannya, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. yang menjadi pembicara kunci pada acara BLS Eps.9 ini, menyampaikan bahwa sampai tahun 2023 distribusi areal perhutanan sosial telah mencapai lebih dari 6,4 juta hektar, sedangkan sisanya seluas lebih dari 6,2 juta hektar akan didistribusikan kepada masyarakat dengan strategi “Kerja Bareng Jemput Bola” hingga tahun 2030.

Perhutanan Sosial merupakan sebuah sistem pengelolaan hutan lestari di mana kelompok masyarakat atau masyarakat hukum adat menjadi pelaku utama dalam mengelola hutan negara atau hutan adat dalam tata kelola sinergi antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Hubungan Eksternal PT Agincourt Resources, Sanny Tjan, menyatakan bahwa perusahaan mendukung Belantara Foundation sebagai penyelenggara, yang aktif dalam meningkatkan kesadaran (awareness) dan kapasitas masyarakat terkait pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia, termasuk tentang perhutanan sosial.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2