Klikhijau.com – Awal periode mudik lebaran sepertinya mendapat restu dari semesta, sebab secara umum kondisi atmosfer di sebagian besar wilayah Indonesia masih relatif kondusif.
Hal itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui pembaruan informasi cuaca selama periode awal mudik Lebaran.
Meski kondisinya positif, alam terkadang melahirkan kejutan. Karenanya, masyarakat diimbau agar tetap perlu mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di beberapa wilayah.
Karena itu, Plh. Direktur Meteorologi Publik, Ida Pramuwardani, merekomendasikan pemudik dan masyarakat untuk memantau informasi cuaca secara berkala melalui aplikasi InfoBMKG atau situs resmi http://www.bmkg.go.id.
Jadi, sebelum memulai perjalanan, masyarakat juga diimbau menyiapkan perlengkapan darurat, meningkatkan kewaspadaan saat berkendara dalam kondisi hujan, serta memastikan kondisi rumah aman dari potensi risiko hidrometeorologi sebelum ditinggalkan.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengingatkan agar seluruh masyarakat tetap tenang namun tetap waspada dalam menghadapi perkembangan kondisi cuaca selama perjalanan mudik. Ia juga menekankan pentingnya selalu merujuk pada sumber informasi resmi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menurutnya, kesiapan masyarakat dalam secara berkala memantau pembaruan prakiraan cuaca menjadi salah satu bagian krusial dalam mendukung terlaksananya perjalanan yang aman dan nyaman.
“Kami mengimbau agar semua pihak tetap memantau informasi terkini mengenai cuaca darat, laut, dan udara untuk dapat menyesuaikan rencana perjalanan mudik, yang dapat diakses melalui berbagai kanal resmi yang disediakan oleh BMKG,” ujar Faisal pada hari Sabtu (14/3).
Plt. Deputi Bidang Meteorologi, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa saat ini aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO) masih berlangsung aktif di wilayah selatan dan timur Indonesia. Kondisi tersebut, yang juga diiringi oleh aktivitas Gelombang Rossby Ekuatorial serta Gelombang Kelvin di sekitar wilayah Indonesia pada rentang tanggal 13 hingga 20 Maret 2026, turut memberikan kontribusi dalam memperkuat dinamika atmosfer yang mendukung terjadinya pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah negara ini. Selain itu, situasi ini juga dipengaruhi oleh tingkat kelembapan udara yang relatif tinggi serta kondisi atmosfer yang cukup labil.
Lebih lanjut, Andri menyampaikan bahwa potensi terjadinya hujan dengan intensitas mulai dari sedang hingga lebat diprakirakan akan terjadi pada periode 14 hingga 17 Maret di sebagian wilayah Pulau Sumatera, serta sebagian wilayah Jawa bagian tengah dan timur. Selanjutnya, pada periode 18 hingga 20 Maret 2026, peluang terjadinya hujan juga diperkirakan akan muncul di sebagian wilayah Sulawesi Selatan dan Papua.
Potensi awan Cumulonimbus dan banjir rob
Di sektor penerbangan, BMKG mengidentifikasi adanya potensi pertumbuhan awan Cumulonimbus dengan cakupan yang cukup luas di sebagian jalur perjalanan mudik, terutama di wilayah Laut Maluku dan bagian utara Papua.
Peluang kemunculan jenis awan ini diperkirakan mencapai lebih dari 75 persen, yang mengindikasikan bahwa awan hujan berpotensi muncul dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus bagi seluruh aktivitas penerbangan di wilayah tersebut.
“Selain itu, BMKG juga memprediksi adanya potensi terjadinya gelombang tinggi dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter yang berpeluang muncul di Laut Maluku serta Perairan Utara Papua, yang dapat memberikan pengaruh pada aktivitas transportasi laut. Tak hanya itu, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya banjir rob yang diprakirakan akan terjadi secara bergantian mulai dari tanggal 14 hingga 19 Maret 2026,” tambahnya.
Karenanya, BMKG juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan serta hanya mempercayai informasi cuaca yang bersumber dari kanal resmi pemerintah, guna menghindari terjadinya penyebaran hoaks atau informasi yang tidak akurat atau salah. ***
