Warga Paenre Lompoe Jadi Mitra, Penagihan Retribusi Sampah yang Membangun Partisipasi

Klikhijau.com - Potret ruang dan aktivitas di Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, terasa sedikit berbeda dari hari-hari biasa. Di tengah aktivitas warga yang sibuk dengan urusan rumah tangga dan pekerjaan harian, petugas kolektor retribusi bersama pendamping berkeliling dari satu titik ke titik lainnya.

Mereka bukan hanya datang untuk menagih iuran. Setiap pertemuan dengan warga berubah menjadi ruang dialog yang hangat, tempat di mana kesadaran bersama tentang pengelolaan sampah dibangun perlahan daj konsisten.

Kegiatan penagihan retribusi persampahan ini memang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu secara serentak. Namun makna di baliknya jauh lebih dalam daripada sekadar proses administrasi.

Petugas menyampaikan kepada warga bahwa pembayaran retribusi merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan pelayanan persampahan.

Pendekatan yang digunakan bersifat komunikatif. Ruang dialog dibuka lebar. Warga diajak memahami mekanisme pembayaran yang kini semakin diarahkan ke sistem digital, termasuk penggunaan barcode atau QR Code.

Digitalisasi pembayaran retribusi bukan sekadar perubahan teknis. Kehadiran sistem berbasis QR Code diharapkan mempermudah masyarakat, mempercepat transaksi, sekaligus memperkuat tata kelola yang lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Di berbagai daerah lain di Indonesia, penerapan pembayaran non-tunai melalui QRIS atau QR Code untuk retribusi sampah telah menunjukkan manfaat serupa, mengurangi potensi kebocoran, memudahkan pencatatan real-time, dan meningkatkan akuntabilitas.

Langkah di Bulukumba sejalan dengan tren nasional tersebut, menyesuaikan pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi digital.

Yang tak kalah penting, setiap kunjungan petugas menjadi kesempatan mendengar suara warga. Masyarakat diberikan ruang menyampaikan saran, masukan, maupun keluhan terkait pelayanan persampahan yang masih dirasakan kurang optimal oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bulukumba.

Komunikasi dua arah ini mengubah kegiatan penagihan dari urusan semata administrasi menjadi proses interaksi yang membangun kepercayaan. Warga tidak hanya menjadi pembayar, tetapi juga mitra dalam perbaikan layanan.