Klihijau.com – Pagi yang tenang di kediaman Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, mendadak berubah menjadi mencekam pada Selasa (30/12). Sebuah benda tergeletak tanpa pembungkus di teras rumahnya, seekor bangkai ayam dengan pesan ancaman yang eksplisit.
“Jagalah ucapanmu apabila anda ingin menjaga keluargamu, mulutmu harimaumu,” demikian bunyi tulisan dalam secarik kertas yang terikat plastik di kaki unggas mati tersebut.
Dalam keterangan tertulis Greenpeace yang diterima Klikhijau.com pada Rabu, 31 Desember 2025 di Makassar, Iqbal mengaku sempat mendengar suara jatuh atau ‘gedebuk’ pada dini hari, namun bangkai tersebut baru ditemukan anggota keluarganya sekitar pukul 05.30 WIB.
Penemuan ini bukan sekadar teror fisik yang menjijikkan, melainkan sebuah sinyal bahaya bagi ruang demokrasi di Indonesia yang kian menyempit.
Pola Teror yang Serupa
Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menegaskan bahwa insiden yang menimpa anggotanya bukanlah kejadian isolasi. Ada benang merah yang menghubungkan teror terhadap Iqbal dengan rangkaian intimidasi yang dialami figur publik lainnya dalam waktu yang hampir bersamaan.
Di Jakarta, disjoki DJ Donny melaporkan kiriman serupa melalui media sosialnya. Tak berselang lama, pemengaruh (influencer) sekaligus kreator konten Sherly Annavita juga mengunggah kabar tentang vandalisme pada mobil pribadinya serta kiriman sekantung telur busuk.
Keduanya, seperti Iqbal, menerima surat bernada ancaman yang memiliki kemiripan pola menargetkan kritik mereka terhadap kebijakan penguasa.
“Ada satu kemiripan pola yang kami amati. Ini adalah teror yang terjadi sistematis terhadap orang-orang yang belakangan banyak mengkritik pemerintah ihwal penanganan bencana Sumatera,” ujar Leonard.
Mengapa Mereka Diserang?
Dalam beberapa pekan terakhir, Iqbal Damanik memang vokal menyuarakan duka dan kegeraman atas bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera.
Baik melalui kehadirannya sebagai tamu narasumber di tayangan TV, Siniar (Podcast) dan akun media sosial pribadinya, ia membedah bagaimana deforestasi dan alih fungsi lahan menahun menjadi akar masalah di balik penderitaan warga.
Namun, kejujuran data ini dijawab dengan serangan digital. Sebelum bangkai ayam mendarat di terasnya, Iqbal telah lebih dulu “dihujani” serangan di kolom komentar dan pesan singkat (DM) Instagram yang berisi ancaman.
Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa kritik ini menyentuh isu sensitif bagi pemerintah. Selain soal banjir Sumatera, kritik tersebut juga menyoroti ambisi pemerintahan Presiden Prabowo yang berencana membuka jutaan hektare lahan di Papua untuk proyek skala besar, sebuah langkah yang dikhawatirkan akan memarjinalkan masyarakat adat dan mempercepat krisis iklim global.
Fenomena ‘Echo-Terrorism‘ dan Pembungkaman Sipil
Fenomena pengiriman bangkai atau benda mati sebagai alat intimidasi bukanlah hal baru dalam sosiologi konflik politik di Indonesia.
Secara psikologis, teror semacam ini dirancang untuk menciptakan ketakutan domestik, pesan bahwa “kami tahu di mana kamu tinggal dan siapa keluargamu.”
Dalam catatan organisasi hak asasi manusia, pola ini sering disebut sebagai extra-legal intimidation. Ketika jalur hukum sulit digunakan untuk memidanakan kritik (karena data yang disampaikan valid), maka kelompok-kelompok tertentu menggunakan cara-cara premanisme untuk menciptakan efek jera (chilling effect).
Menurut catatan Amnesty International dan KontraS, tren serangan terhadap pembela HAM (Human Rights Defenders) di Indonesia sering kali memuncak saat isu-isu agraria dan lingkungan bersinggungan dengan kepentingan ekonomi besar.
Penanganan banjir di Sumatera bukan hanya soal logistik bantuan, tapi soal siapa yang bertanggung jawab atas gundulnya hutan di hulu sungai.
Leonard Simanjuntak menegaskan bahwa kritik publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme checks and balances, bukan ancaman keamanan negara.
“Kritik publik terhadap cara pemerintah menangani banjir Sumatera ini lahir dari keprihatinan dan solidaritas terhadap korban. Apalagi ada persoalan perusakan lingkungan yang terjadi atas andil pemerintah juga,” tegas Leonard.
Ia menambahkan bahwa kebebasan berbicara adalah hak konstitusional yang tidak boleh dikerdilkan oleh tindakan-tindakan pengecut seperti pengiriman bangkai ayam atau vandalisme. Penggunaan teror fisik di tengah era digital menunjukkan adanya keputusasaan dari pihak-pihak yang tidak mampu beradu argumen secara sehat di ruang publik.
Menolak Gentar
Meski eskalasi teror meningkat, Greenpeace Indonesia menyatakan tidak akan mundur. Bagi mereka, isu keadilan iklim dan hak masyarakat adat di Papua adalah pertaruhan masa depan yang lebih besar daripada ancaman selembar kertas di kaki ayam.
“Upaya teror tak akan membuat kami gentar. Greenpeace akan terus bersuara untuk keadilan iklim, HAM, dan demokrasi,” tutup Leonard dengan tegas.
Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. Apakah mereka akan membiarkan pola teror sistematis ini terus menghantui masyarakat sipil, ataukah mereka akan membuktikan bahwa hukum masih mampu melindungi suara-suara kritis dari intimidasi di kegelapan malam?.
Kejadian yang menimpa Iqbal, DJ Donny, dan Sherly Annavita adalah pengingat pahit di penghujung tahun 2025 menatap 2026, bahwa di balik megahnya narasi pembangunan, ada harga mahal yang harus dibayar oleh mereka yang berani menunjuk ke arah hutan yang hilang dan rakyat yang tenggelam.
