Klikhijau – Kesibukan bersahutan dengan riuh rendah aliran air Sungai Batang Kuranji yang masih berwarna cokelat pekat. Di tengah tumpukan kayu gelondongan yang berserakan menyumbat aliran air, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK), berdiri menatap sisa-sisa kehancuran di Kelurahan Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sabtu, 20 Desember 2025.
Kunjungan tokoh bangsa yang dikenal kuat dengan kemampuan diplomasi mengatasi berbagai konflik, ini bukan sekadar seremoni belasungkawa. JK hadir membawa pesan pragmatis namun krusial, penanganan pascabencana di Sumatera Barat tidak boleh terjebak dalam birokrasi yang lamban, terutama dalam urusan pembersihan material sisa banjir yang kini mengancam keselamatan warga.
Kayu Gelondongan, Saksi Bisu Kerusakan Hulu
Banjir bandang yang melanda Kecamatan Pauh dan sekitarnya beberapa hari terakhir menyisakan pemandangan yang mencekam. Bukan sekadar lumpur, namun ribuan meter kubik kayu gelondongan terbawa arus dari kawasan perbukitan. Fenomena ini menurut JK adalah “sinyal merah” dari kondisi lingkungan di wilayah hulu.
“Banjir ini menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kayu yang masuk ke sungai akibat perubahan lingkungan di bagian atas. Ini harus segera diselesaikan, terutama pada tahap ini, bulan ini dan bulan depan,” ujar JK dengan nada tegas.
Pernyataan JK menyentuh akar masalah yang selama ini menghantui Sumatera Barat. Secara geografis, Kota Padang berada di bawah kaki Bukit Barisan.
Wilayah Pauh, yang menjadi salah satu titik terdampak terparah, merupakan daerah tangkapan air utama. Namun, banyaknya kayu yang hanyut mengindikasikan adanya erosi besar-besaran, tanah longsor di kemiringan curam, atau bahkan aktivitas pembukaan lahan yang tidak terkendali di kawasan hutan penyangga.
Kayu-kayu ini bertindak seperti proyektil raksasa saat banjir terjadi, menghantam jembatan dan rumah warga hingga hancur berkeping-keping.
Ketika air mulai surut, mereka menjadi tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai, menciptakan potensi “bendungan alami” yang sewaktu-waktu bisa jebol dan memicu banjir susulan yang lebih dahsyat.
JK Dorong Pemanfaatan Kayu Sisa Banjir bagi Warga
Melihat tumpukan kayu yang menggunung, JK memberikan instruksi yang tak biasa namun sangat masuk akal bagi masyarakat yang sedang terhimpit ekonomi pascabencana.
Ia mendorong agar material kayu tersebut tidak sekadar dibuang ke tempat pembuangan akhir, melainkan dimanfaatkan untuk rekonstruksi kehidupan warga.
“Solusinya jelas, kayu-kayu ini harus dipotong dan diangkut. Yang bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Yang tidak bisa, buang di tempat tertentu,” tegas mantan Wakil Presiden RI tersebut.
JK melihat potensi ekonomi di balik tumpukan limbah tersebut. Kayu-kayu yang hanyut, yang sebagian besar merupakan kayu keras dari hutan pedalaman, memiliki nilai guna tinggi jika diolah dengan benar.
“Bisa untuk perumahan, bisa untuk media, kursi, macam-macam. Yang penting dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tidak semuanya dibuang, agar masyarakat tidak semakin kesulitan,” tambah JK.
Gagasan ini disambut baik oleh para ahli konstruksi lokal. Di Sumatera Barat, kayu merupakan material utama dalam arsitektur tradisional maupun modern.
Dengan pengolahan yang tepat, kayu sisa banjir ini bisa membantu warga membangun kembali rumah-rumah mereka yang hancur, mengurangi beban biaya material bangunan yang biasanya melonjak drastis pascabencana.
Fakta Geografis dan Tantangan Lingkungan Sumatera Barat
Kondisi topografi Sumatera Barat yang didominasi oleh pegunungan dan curah hujan yang sangat tinggi (hyper-humid) memang membuat daerah ini rawan terhadap pergerakan massa tanah.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan bahwa siklus banjir bandang di kawasan Pauh dan Kuranji semakin pendek frekuensinya dalam satu dekade terakhir.
Tumpukan kayu gelondongan yang ditemukan JK di lokasi adalah bukti nyata bahwa daya dukung lingkungan di kawasan hulu sudah mencapai titik nadir.
Hutan-hutan di bagian atas Kecamatan Pauh berfungsi sebagai spons alami. Namun, ketika “spons” tersebut rusak, air hujan akan langsung meluncur membawa material kayu dan batu menuju pemukiman warga di dataran rendah.
Masalah kian pelik karena kayu-kayu tersebut seringkali terjebak di bawah jembatan yang memiliki pilar di tengah sungai. Akibatnya, air meluap ke pemukiman karena aliran sungai terhambat “sampah” kayu tersebut. JK mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan normalisasi sungai sebelum puncak musim hujan berikutnya tiba.
Gotong Royong dan Tata Kelola Baru
Dalam kunjungannya, JK juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat atau PMI saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah (Pemkot Padang dan Pemprov Sumbar), aparat TNI/Polri, serta kesadaran kolektif masyarakat.
“Pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait agar penanganan pascabencana berjalan cepat, efektif, dan berkelanjutan,” pesan JK.
Lebih jauh lagi, JK mengingatkan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola lingkungan. Pemanfaatan kayu sisa banjir adalah solusi jangka pendek untuk pemulihan ekonomi warga. Namun, solusi jangka panjang tetaplah reboisasi dan pengawasan ketat terhadap kawasan hutan di hulu Bukit Barisan.
Masyarakat Sumbar yang kental dengan budaya “Manunggal” atau gotong royong diharapkan mampu mengorganisir diri dalam mengolah kayu sisa tersebut.
Kelompok-kelompok tukang kayu lokal dapat diberdayakan untuk mengubah kayu gelondongan menjadi perabot rumah tangga atau komponen bangunan bagi warga yang paling terdampak.
Kehadiran Jusuf Kalla di Kelurahan Koto memberikan secercah harapan bagi warga yang kini tengah berjibaku dengan lumpur dan puing-puing. Saran pragmatis untuk memotong dan memanfaatkan kayu sisa banjir bukan hanya soal efisiensi pembersihan, tapi juga bentuk empati terhadap kesulitan rakyat.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah. Mampukah birokrasi bergerak cepat menyambut instruksi JK tersebut? Mampukah izin-izin terkait pemanfaatan kayu hasil bencana ini dipermudah agar warga tidak dituduh melakukan illegal logging saat mencoba membangun kembali rumah mereka?
Banjir Padang Desember 2025 ini adalah pengingat keras bahwa alam tidak pernah bernegosiasi. Jika hulu tidak dijaga, maka hilir akan menerima “kiriman” maut berupa kayu dan batu. Namun, seperti yang dikatakan JK, di balik bencana selalu ada jalan untuk bangkit, asalkan ada keberanian untuk memulainya dari apa yang tersisa.
