Seruan Hentikan Deforestasi dan 16 Suara Perempuan pada IWD Sulsel 2026

Klikhijau.com - Perayaan Hari Perempuan Internasional telah melalui jalan panjang. Dimulai pada 1908 ketika 15.000 perempuan melakukan aksi demo di New York, AS, menyuarakan hak mereka tentang peningkatan standar upah dan pemangkasan jam kerja yang menuntut jam kerja yang lebih pendek, gaji yang lebih baik, dan hak suara.

Kemudian pada tahun 1909, sesuai dengan deklarasi Partai Sosialis Amerika, Hari Perempuan Nasional (NWD) pertama diperingati di seluruh Amerika Serikat pada 28 Februari.

Tahun 1910 saat Konferensi Perempuan Buruh Internasional kedua diadakan di Kopenhagen, seorang wanita bernama Clara Zetkin yang merupakan Pemimpin ‘Kantor Perempuan’ untuk Partai Sosial Demokrat di Jerman, mengajukan gagasan mengenai Hari Perempuan Internasional (IWD).

Ia mengusulkan agar setiap tahun di setiap negara harus ada perayaan pada hari yang sama untuk mendesak tuntutan mereka. Melalui konferensi tersebut, saran Clara Zetkin disetujui. Hari Perempuan Internasional pun dirayakan untuk pertama kalinya di Austria, Denmark, Jerman, dan Swiss, pada 1911.

Lebih dari satu juta perempuan dan laki-laki yang ikut dalam demonstrasi IWD. Saat itu, aksi tersebut mengkampanyekan hak perempuan untuk bekerja, memilih, dilatih, untuk memegang jabatan publik, dan mengakhiri diskriminasi.

Namun, kemeriahan perayaan IWD tersebut sempat terhenti karena adanya kebakaran yang merenggut lebih dari 140 perempuan pekerja.

Setelah melalui beberapa pergantian tanggal dan diskusi yang panjang, Hari Perempuan Internasional pun disepakati untuk diperingati pada 8 Maret setiap tahunnya.

Hingga akhirnya, pada 1975 untuk pertama kalinya Hari Perempuan Internasional dirayakan
oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

Peringatan IWD terus dirayakan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia dan di Sulawesi Selatan. “Suarakan Hak Perempuan, Satukan Kekuatan, Bangun Solidaritas untuk Mewujudkan
Kedaulatan Rakyat” menjadi pilihan tema IWD tahun 2026 ini.

17 suara perempuan

• Menolak segala bentuk kebijakan pembangunan yang merampas ruang hidup rakyat
  dan memiskinkan perempuan.


• Cabut UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan berbagai regulasi yang merusak lingkungan,
  memperluas eksploitasi sumber daya alam, serta menghancurkan ruang hidup
  masyarakat, khususnya perempuan.


• Segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai
  bentuk perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan kekerasan
  dan RUU Masyarakat Adat yang menjamin kewilayahan adat dan peran tradisional
  Masyarakat Adat.


• Tolak perpanjangan izin HGU PTPN 1 Regional 8 di Takalar dan kembalikan tanah
  rakyat.


• Hentikan perluasan reklamasi dan pembangunan Pelabuhan Makassar New Port
  yang merusak ekosistem pesisir dan menghancurkan sumber penghidupan nelayan.


• Tolak penggusuran masyarakat Bara-Baraya


• Wujudkan reforma agraria sejati yang berkeadilan gender sebagai solusi atas konflik
  agraria dan ketimpangan penguasaan tanah.