Prahara Petrokimia di HUT Bulukumba, Aksi Epik Aktivis Perempuan Menginterupsi Rapat Paripurna

Klikhijau.com - Hari Jadi Kabupaten Bulukumba ke-66 yang menjadi panggung glorifikasi pencapaian. Di bawah panji tema “Pembangunan Berkarakter dan Berkelanjutan”, pemerintah daerah mencoba mengirimkan pesan optimisme tentang masa depan.

Namun, sejarah mencatat bahwa karakter sebuah bangsa atau daerah tidak diuji dalam pidatopidato retoris di balik podium kayu yang dipoles, melainkan pada keberanian rakyatnya dalam menyuarakan kebenaran di tengah kesakralan formalitas.

Pada Rabu 4 Februari di bawah atap Gedung DPRD Bulukumba, Sulawesi Selatan, saat para pemangku kebijakan berkumpul dalam balutan pakaian hitam khas Kajang, khidmatnya seremoni dipatahkan oleh suara yang datang dari kedalaman kegelisahan rakyat.

Aksi yang epik berhasil menginterupsi, oleh dua aktivis perempuan, Anjar Sumiana Masiga dan Nilam Mayasari, bukan sekadar gangguan protokoler, melainkan sebuah manifestasi dari terapi kejut politik yang mendesak kejujuran atas narasi pembangunan yang sedang ditenun.

Agar menyambungkan kembali kabel aspirasi yang terputus antara penguasa dan rakyat. Di luar gedung, gelombang massa dari PATI dan Gerakan Perlawanan Rakyat telah bersuara, namun dinding gedung parlemen sering kali seolah terlalu tebal untuk ditembus oleh teriakan rakyat dari tepian jalan.

Masuknya Anjar dan Nilam tepat ke hadapan meja pimpinan sidang adalah simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tuli.

Mereka berdiri di sana untuk mengingatkan bahwa rencana pembangunan pabrik pupuk (Urea dan Amonia) oleh PT Petrokimia di Kecamatan Bontobahari bukan sekadar angka investasi dalam buku laporan tahunan, melainkan ancaman eksistensial terhadap keseimbangan ekosistem pesisir.

Di sana, kita melihat benturan anggapan perihal etika yang nyata, melalui kacamata formalitas, memandang aksi tersebut sebagai pelanggaran kepatutan. Namun, dari perspektif aktivisme, etika yang paling tinggi adalah menyelamatkan lingkungan dari kerusakan permanen.

Ketika ruang-ruang dialog formal dianggap hanya sebagai formalitas administratif untuk melegalkan kebijakan, maka interupsi fisik menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa untuk mendesak pemerintah memberikan atensi seketika yang diikuti pengawalan.

Mereka membawa pesan yang mendesak, bahwa pembangunan tidak boleh mengkhianati karakter ekologis dan kultural yang telah menjadi napas kehidupan masyarakat Bulukumba selama berabad-abad.