Rehabilitasi DAS Beri Manfaat Nyata kepada Masyarakat

Klikhijau.com –  Daerah Aliran Sungai (DAS) harus mendapat perhatian yang serius. Sebab jika DAS rusak maka dampaknya cukup besar bagi lingkungan dan manusia. Karenanya rehabilitasi DAS merupakan kewajiban yang harus dilakukan, khususnyabagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dengan adanya rehabilitasi DAS tidak hanya memberikan dampak baik ke lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,  terutama di sektor ekonomi. Menurut Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, rehabilitasi DAS merupakan kewajiban dan harus menjadi komitmen bagi pemegang IPPKH. [irp] Hal itu sebagai bukti bahwa  perusahaan tidak hanya mengejar aspek keuntungan semata. Namun juga ada upaya untuk memberikan dampak baik ke lingkungan dengan memperbaiki lingkungan. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat  dalam proses rehabilitasi DAS berarti  menambah manfaat lain, yakni semakin banyak masyarakat setempat yang bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. “Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam proses penanaman. Namun juga sangat penting dalam proses pemeliharaan. Untuk diperhatikan, usahakan bibit yang di tanam bisa mencapai survival rate 75%. Jika tercapai, angka itu sudah cukup bagus keberhasilan penanamannya. Tentunya diiringi juga dengan proses pengorganisasian kelompok pelaksana penanaman yang bagus, ” ujar Alue Dohong. Alue mengungkapkan hal tersebut pada saat Webinar yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Webinar itu terkait peran rehabilitasi DAS untuk pemulihan lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 yang bertajuk “Suara Hati Masyarakat Pelaku Rehabilitasi DAS”. Webinar tersebut menghadirkan para tokoh masyarakat setempat dan juga para pelaku yang terlibat langsung dalam proses rehabilitasi DAS di wilayahnya. [irp] KLHK sendiri sudah menerapkan kebijakan dan aksi korektif melalui penetapan Permen LHK No. 59 Tahun 2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi DAS.

Ada 3 aksi korekti

Ada 3 aksi korektif yang dilakukan:  Pertama, penyederhanaan proses layanan,  kedua,pemerintah menjembatani penyelesaian konflik tenurial, melalui tiga langkah, yaitu pemberian akses menfaat kepada masyarakat setempat sebagai tenaga kerja, pengaturan pola tanam, dan pemilihan jenis. Ketiga, KLHK memposisikan diri menjadi suprvisi sehingga lebih mempercayakan proses rehabilitasi DAS kepada pemegang IPPKH sehingga pemegang izin wajib melaporkan kegiatan mandiri (self assessment) di lapangan. “Hari ini saya telah mendengar langsung dari masyarakat tentang manfaat yang didapatkan dari rehabilitasi DAS yang dilakukan oleh pemegang IPPKH, yaitu PT Ganda Alam Makmur dan PT  Bumi Suksesindo. Karena itu, saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh kedua perusahaan karena kewajiban IPPKH ini sudah melibatkan masyarakat. Bahkan ada desa yang keterlibatan perempuannya dalam proses rehabilitasi DAS ini bagus karena mencapai 50%,” pungkas Alue Dohong. Sekadar diketahui  PT. Ganda Alam Makmur telah menyelesaikan rehabilitasi DAS seluas 2.317 ha pada Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Seluas 1.268 ha sudah diserahterimakan pada tahun 2019 sedangkan 1.049 ha diserahterimakan hari ini. [irp] Pelaksanaannya melibatkan ± 400 warga Kecamatan Karangan  dengan jenis tanaman hutan: meranti, shorea, kapur, gaharu, keruwing; tanaman MPTS jambu, durian, karet, kemiri, cempedak, petai. Selain itu, ada PT. Bumi Suksesindo yang telah menyerahkan rehabilitasi DAS pada lahan kompensasi seluas 100,32 ha dari seluruh total kewajiban seluas 2.038,74 ha masih terdapat kekurangan seluas 1.938,42 ha (2.038,74 – 100,32)) yang masih dalam penanaman dan pemeliharaan. Desa yang terlibat dalam penanaman adalah: Desa Andung Sari: 20 Orang; Palalangan: 45 orang; Bandilan 45 Orang; Solor: 45 Orang; Cangkring: 20 Orang; Desa Gentong: 6 Orang dengan tanaman Hutan Tutan dan Tanaman Multi Pourpose Tree Spesies/MPTS: Pete Durian, Srikaya dan Mangga, serta 500 orang untuk penanaman dan pemeliharaan. Khusus tanaman MPTS, Alue berharap dapat menjadi sumber alternatif mata pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat ke depan. Oleh karena itu perlu adanya pengorganisasian yang tepat sehingga pelaksanaannya bisa maksimal dan kelak jika tiba masa panen, secara teknis tidak sampai menimbulkan masalah. [irp]