Rehabilitasi dan Pelestarian Mangrove Wajib Melibatkan Masyarakat

Klikhijau.com – Indonesia memiliki fokus intensif dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove. Hal ini penting mengingat ekosistem mangrove memiliki manfaat strategis secara ekonomi, sosial dan...

Rehabilitasi dan Pelestarian Mangrove Wajib Melibatkan Masyarakat
Bacakan Artikel

Klikhijau.com – Indonesia memiliki fokus intensif dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove. Hal ini penting mengingat ekosistem mangrove memiliki manfaat strategis secara ekonomi, sosial dan ekologis.

Ekosistem mangrove merupakan sistem penyangga kehidupan yang memiliki kekayaan alam bernilai tinggi khususnya bagi penghidupan pesisir.

Seperti diketahui, mangrove memiliki berbagai manfaat yaitu fisik, biologi dan ekonomi. Manfaat secara fisik antara lain menahan abrasi air laut, menurunkan kandungan CO2 di udara (Blue Carbon), menahan badai dan angin yang bermuatan garam, penambat bahan-bahan pencemar (racun) di perairan pantai.

Adapun Manfaat secara biologi yaitu tempat hidup biota laut, sumber makanan bagi spesies yang ada dan manfaat secara ekonomi yaitu sebagai tempat pariwisata, sumber bahan kayu, bahan penghasil obat-obatan.

Namun demikian, dibalik banyak manfaat mangrove, keberadaannya tak lepas dari berbagai tekanan dan ancaman.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Strategis KLHK, Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc saat membuka Focus Group Discussion (FGD) mengenai Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang digelar di Makassar (18/5).

“Ekosistem mangrove ini sangat strategis, ia ibarat makcomblang antara laut dan daratan. Kita tahu Indonesia memiliki hutan mangrove yang luas mencapai 3,31 juta ha atau sekitar 20% dari total luas hutan mangrove dunia atau 16,53 juta ha,” jelas Thomas.

Meski demikian, Thomas menegaskan bahwa ancaman kerusakan ekosistem mangrove cukup tinggi antara lain karena alih fungsi lahan.

“Oleh sebab itu, pemulihan ekosistem mangrove harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga swasta, perguruan tinggi dan masyarakat,” tegas mantan Kepala Balai BKSDA Sulsel ini.

Menurut Thomas, saat ini pemerintah menargetkan penananaman mangrove seluas 5.000 ha hingga tahun 2024 dan mengaktifkan kelompok kerja mangrove di 34 provinsi (RPJMN 2020- 2024).

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2