Reformasi Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau Kecil untuk Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Klikhijau.com - Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) kaya akan sumber keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Namun sayangnya jika dilihat dari jumlah penduduk miskin berdasarkan rilis dari BPS tahun 2021 mencapai 10% dari populasi Indonesia atau berjumlah sekitar 27,54 juta jiwa.

Hal ini juga diperparah fakta yang menunjukkan beberapa wilayah di Indonesia yang mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi ada di wilayah KTI yaitu provinsi Papua, Papua Barat, NTT dan Maluku. Disisi lain pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang juga banyak membahas mengenai isu pesisir, laut dan pulau kecil.

Dari itu, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia menggelar Seminar Nasional dengan mengangkat tema memperkokoh visi maritim Indonesia untuk penyelamatan wilayah pesisir, laut dan pulau kecil. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (09/07/2023).

Seminar  ini turut menghadirkan berbagai pembicara mulai dari akademisi, pemerintah hingga organisasi masyarakat sipil. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Coastal and Small Islands People Summit yang kedua diselenggarakan Jaring Nusa KTI.

Tantangan serta Arah Kebijakan Kelautan dan Pesisir

Sri Yanti JS, mewakili Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan jika dilihat dari RPJPN 2025-2045 arah kebijakan kelautan dan pesisir memiliki peran penting. Namun saat ini pengelolaan potensi laut belum dikelola secara optimal. Dalam studi yang dilakukan oleh Bappenas, terdapat 3 hal potensi laut yang belum optimal.

Pertama belum optimalnya pengelolaan WPP dan perikanan budidaya. Lalu belum berkembangnya diversifikasi industri yang memanfaatkan sumber daya laut. Terakhir adalah belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

“Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan akibat aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut,” ujarnya.

“Selain itu daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim,” tambahnya.

Menurutnya selama beberapa tahun ke depan, negara-negara di dunia akan semakin mempertahankan sumber daya alam yang berada di negara masing-masing untuk digunakan sebagai modal hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.