Pemantauan Hutan Indonesia Dinilai Komprehensif Sesuai Standar dan Prinsip Internasional

Sementara itu Menteri LHK, Siti Nurbaya berterimakasih atas apresiasi FAO atas upaya-upaya serius Indonesia mengelola sektor kehutanan secara berkelanjutan. Ia melanjutkan jika dirinya pun sangat bangga karena secara resmi bisa meluncurkan Publikasi Keadaan Hutan Indonesia 2024/SOIFO 2024, yang serupa dengan SOFO 2024 milik FAO dalam konteks Indonesia.

"Saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini, termasuk FAO yang telah memberikan masukan dan arahan teknis yang relevan," ujarnya.

Ia pun mengundang semua pihak di forum tersebut untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam mempromosikan pengelolaan hutan lestari dan kolaborasi menuju aksi iklim global.

Kerjasama yang terus berlanjut

"Kerjasama Indonesia dan FAO di bidang pemantauan hutan sudah berlangsung sejak Tahun 1990-an dan akan terus diperkuat kedepannya," ujarnya.

Ia menyanjung jika SIMONTANA merupakan salah satu contoh Sistem Pemantauan Hutan Nasional yang komprehensif di dunia dan  sesuai dengan standar dan prinsip internasional pemantauan hutan, yaitu Pedoman Pemantauan Hutan Nasional (Voluntary Guidelines on National Forest Monitoring/VGNFM) yang dipublikasikan FAO pada tahun 2017.

Penggunaan teknologi penginderaan jauh yang menjadi dasar sistem pemantauan hutan di dunia termasuk juga SIMONTANA milik Indonesia, maka akan jelas terlihat fakta perubahan penutupan hutan disetiap periode waktu. Akibatnya dapat dibuktikan terjadinya penurunan angka deforestasi seperti di Indonesia yang akhirnya diakui secara global.

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Prof. Matthew Hansen dari University of Maryland yang juga menjadi pembicara dalam sesi ini, ia mengungkapkan jika berdasarkan catatan satu dekade terakhir (2014-2023) dari hasil pemantauan hutan secara global, tergambar tren peningkatan deforestasi di negara-negara yang mempunyai hutan tropis luas, seperti di Brazil, Kongo, dan Bolivia yang merupakan tiga rekor terbesar. Namun secara mengejutkan, data deforestasi di Indonesia menggambarkan tren penurunan deforestasi sebagai kebalikan dari tren global.

Sebagai penyedia data spasial

Menanggapi itu Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK yang diwakili oleh Erik Teguh Primiantoro sebagai pembicara mengungkapkan jika atas arahan Menteri Siti terkait dengan data perubahan tutupan lahan termasuk deforestasi, KLHK secara konsisten memantau laju deforestasi di Indonesia, menggunakan Sistem Monitoring Hutan Nasional (NFMS), dikenal dengan SIMONTANA yang dimulai sejak tahun 1990-an.

Erik berujar jika SIMONTANA merupakan sistem inovatif yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kelestarian hutan dan ketahanan iklim. SIMONTANA ditetapkan dan dikembangkan sejalan dengan prinsip TACCC: Transparan, Akurat, Konsisten, Lengkap dan Dapat Dibandingkan. SIMONTANA juga mudah diakses oleh publik melalui sistem informasi inovatif berbasis web, termasuk peta interaktif yang menampilkan berbagai pilihan kondisi tutupan lahan kami; statistik hasil pemantauan hutan dan berbagai angka tutupan lahan; publikasi dan panduan teknis/pedoman KLHK; dan layanan web.

Secara umum atas diskusi tersebut, Menteri Siti menegaskan jika Indonesia sebagai negara yang dianugerahi hutan tropis yang luas, sangat mementingkan upaya untuk memerangi tantangan global berupa deforestasi dan degradasi hutan. Isu-isu ini terkait erat dengan kebijakan global, perubahan iklim, hambatan perdagangan, dan perlunya pendekatan pengelolaan lahan yang holistik untuk mendorong pembangunan nasional dan menjamin keberlanjutan hutan dan ketahanan iklim.

"Kami sepenuhnya menyadari dampak dari tantangan-tantangan ini terhadap reputasi dan kedaulatan negara kami, terutama terkait indikator-indikator seperti deforestasi, konservasi, dan emisi karbon, yang menjadi tantangan berat bagi negara-negara berkembang," terang Menteri Siti.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Indonesia telah memperkuat dan meningkatkan beberapa kebijakan dan program untuk meningkatkan kelestarian hutan dan ketahanan iklim. Hal ini mencakup pergeseran fokus pengelolaan hutan menuju ekosistem hutan yang berkelanjutan dan pendekatan berbasis masyarakat, mengintegrasikan prinsip-prinsip daya dukung lingkungan ke dalam skema pemanfaatan hutan.

Mncegah kehilangan keanekaragaman hayati

Indonesia juga berinisiatif merumuskan program Indonesia FOLU Net Sink 2030 yang bertujuan untuk mengurangi emisi GRK secara signifikan dari sektor kehutanan dan lahan. Lewat program ini, Indonesia berupaya keras mengurangi emisi GRK melampaui tingkat emisinya pada tahun 2030 melalui penyerapan dari sektor kehutanan dan lahan, yang akan ditunjukkan dengan emisi negatif sebesar 140 Mtons CO2eq.

"Kebijakan ini merupakan instrumen yang kuat untuk mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dengan penurunan emisi GRK, peningkatan kualitas udara, keanekaragaman hayati yang lebih baik, dan ketahanan yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim," tutur Menteri Siti.

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut, Menteri Siti mengungkapkan jika Indonesia diakui dunia sebagai contoh terdepan dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sistem pemantauan hutan yang kuat menjadi kunci penting Indonesia untuk mampu melacak dan mengevaluasi kemajuan menuju target operasional FOLU Nest Sink 2030.

"Kami yakin bahwa kami dapat lebih meningkatkan kapasitas pemantauan hutan kami sesuai kebutuhan dan dengan FAO untuk melanjutkan kemitraan kami. Bahkan, saya sangat senang mengetahui bahwa kolaborasi “Pemantauan Hutan” yang baru telah dikembangkan bersama oleh KLHK dan FAO untuk memajukan SIMONTANA lebih jauh dan untuk melanjutkan dukungan teknis bagi Inventarisasi Hutan Nasional Indonesia," pungkas Menteri Siti.(*)