Koalisi CSO: RUU Masyarakat Adat Menyatukan Keberagaman dan Memperkuat Prinsip-prinsip Kebangsaan

Klikhijau.com - Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat meminta agar Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Hal itu mengemuka pada sebuah Talkshow me...

Tim Redaksi 6 tahun yang lalu
0
Koalisi CSO: RUU Masyarakat Adat Menyatukan Keberagaman dan Memperkuat Prinsip-prinsip Kebangsaan
Bacakan Artikel

Klikhijau.com - Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat meminta agar Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

Hal itu mengemuka pada sebuah Talkshow mengenai RUU Masyarakat Adat dengan Tema #SahkanRUUMasyarakatAdat yang dilaksanakan pada 9 September 2020.

Diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN menyampaikan bahwa RUU Masyarakat Adat dimaksudkan untuk menjembatani hubungan antara Masyarakat Adat dan negara agar tidak ada lagi kasus kriminalisasi, seperti yang dialami oleh Effendy Buhing di Laman Kinipan Lamandau karena mempertahankan hak-hak tradisionalnya.

Baca Juga

“Apalagi saat pandemi ini membuktikan bahwa masyarakat adat mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan,” kata Rukka.

Namun Draft RUU Masyarakat Adat ini masih jauh dari harapan, karena masih belum mampu menjawab permasalahan terkait Masyarakat Adat.

“Perlu untuk menambahkan klausul restitusi dan rehabilitasi terkait pemulihan terhadap pelanggaran hak masa lalu, yang bisa dilakukan lewat peraturan presiden atau peraturan pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan lewat lembaga yang permanen,” tambah Rukka.

Rukka juga menambahkah pentingnya memastikan bahwa dalam RUU ini perlu mengatur perlindungan terhadap perempuan adat.

Peran pemerintah

Pemerintah wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat atas wilayahnya, hak atas status kewarganegaraan, hak atas penyelenggaraan pemerintahan, hak atas identitas budaya dan spiritualitasnya, hak atas pembangunan, hak atas lingkungan, hak atas persetujuan dini tanpa paksaan, serta hak-hak perempuan adat.

Demikian pula pemerintah harus mencegah pengusiran Masyarakat Adat atas ruang hidupnya, melindungi Masyarakat Adat dari perampasan tanah oleh korporasi dan kebijakan pemerintah, dan memberikan pengakuan atas keberadaan beserta hak-haknya.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2

Post Tags