Jelang Debat, Capres-Cawapres Sejatinya Perdebatkan 3 Isu Lingkungan Ini

Klikhijau.com - Debat calon Presiden akan digelar KPU sebanyak lima kali, dan debat pertama dijadwalkan 17 Januari 2019. Ada berbagai isu yang akan dibahas dalam acara debat itu, antara lain terkait S...

IT 7 tahun yang lalu
0
Jelang Debat, Capres-Cawapres Sejatinya Perdebatkan 3 Isu Lingkungan Ini
Bacakan Artikel

Klikhijau.com - Debat calon Presiden akan digelar KPU sebanyak lima kali, dan debat pertama dijadwalkan 17 Januari 2019. Ada berbagai isu yang akan dibahas dalam acara debat itu, antara lain terkait Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Sayangnya, isu lingkungan tidak menjadi perhatian publik. Kebanyakan berpendapat, Capres-Cawapres akan bicara normatif dan menjauh dari isu lingkungan. Padahal, isu lingkungan sangat krusial.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menegaskan bahwa Pilpres adalah fase menentukan arah kebijakan lingkungan ke depan.

ICEL mencatat sedikitnya ada 3 isu lingkungan yang penting untuk diperhatikan Capres-Cawapres.

Baca Juga

Pertama, tata kelola hutan dan lahan. Mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan. ICEL mencatat belum ada upaya yang berdampak nyata pada pemulihan lingkungan.

Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dinilai belum banyak mengulas bagaimana merencanakan pemulihan dan strategi eksekusi gugatan triliunan yang dimenangkan pemerintah.

Menurut ICEL, isu pengendalian kebakaran hutan dan lahan kedua pasangan Capres-Cawapres masih berfokus pada peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Padahal, Inpres No.11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengamanatkan peran itu dijalankan lintas kementerian dan lembaga.

Soal perhutanan sosial, ICEL melihat pemerintah menetapkan target luasan perhutanan sosial mencapai 12,7 juta hektar di tahun 2019. Target itu sangat sulit tercapai jika tidak dibarengi strategi “radikal”.

Dalam pengelolaan perkebunan sawit, misalnya, pemerintah melakukan moratorium dengan menerbitkan Inpres No.8 Tahun 2018.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2

Post Tags