Aliansi Sulawesi Terbarukan: Booming PLTU Captive Nikel di Sulawesi

Klikhijau.com – Aliansi Sulawesi Terbarukan meluncurkan Policy Paper berjudul "Booming PLTU Captive: Ironi Transisi Energi, Kehancuran Ekologi, dan Hilangnya Sumber Penghidupan Masyarakat di Pulau Sulawesi" yang dipaparkan langsung oleh penulisnya, Slamet Riadi. Paper tersebut melibatkan akademisi Unhas, Prof. Abd. Hamid Paddu dan warga yang turut merasakan dampak negatif

Keterangan yang diuraikannya menyebutkan saat ini kebijakan dan komitmen pemerintah Republik Indonesia terkait dekarbonisasi masih  belum ada transparansi  dan potret sebaran emisi dari penggunaan  pembangkit  listrik batubara yang  terintegrasi  langsung ke  area   industri   atau   sering   disebut dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Captive. Kebijakan yang  ada  saat  ini  melalui Perpres 112/2022  masih  memberikan  ruang dan  karpet merah terhadap pembangunan dan operasi PLTU captive.

“Booming PLTU Captive ini tentu akan memberikan masalah secara global untuk permasalahan krisis iklim, namun hal lain yang menjadi sorotan kami adalah masalah di level tapak yang perlahan masalah di level tapak yang perlahan membunuh masyarakat lokal yang berada di sekitar lokasi proyek PLTU Captive di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah,” kata Slamet, yang juga Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik Walhi Sulsel.

Laju pembangunan Industri tersebut dianggap berseberangan dengan ambisi pemerintah terhadap target zero carbon dengan meningkatnya angka jumlah PLTU Captive yang berada dan sementara pembangunan di berbagai wilayah khususnya di Pulau Sulawesi, dengan fakta akan dibangunnya sekitar 13 PLTU Captive di Sulawesi Tengah dengan total 4315 MW.

[irp]

Menurut data Aliansi Sulawesi Terbarukan, PLTU yang menggunakan batu bara, per 1 ton menghasilkan 2,3 ton carbondioksida (CO2). Tidak berhenti di situ ada 6.500 jiwa angka kematian warga Indonesia per tahunnya.

“Angka tersebut diperkirakan akan bertambah sekitar 15.700 jiwa per tahun seiring dengan rencana pembangunan PLTU Batubara baru, studi yang dilakukan Aliansi Sulawesi Terbarukan menemukan kerentanan yang serupa dengan data tersebut, khususnya kepada masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah PLTU Captive,” jelasnya.

Perihal potensi ancaman yang kompleks juga mengintai khususunya bagi warga yang berada di wilayah smelter. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak atas pangan dan Hak atas identitas kultural.

Prof. Abd Hamid Paddu mengapresiasi sekaligus memberi masukan pada peluncuran paper tersebut, disebutkan bahwa paper tersebut dapat menjadi bacaan masyarakat dan pemangku kebijakan dalam merumuskan produk  kebijakan yang memperhatikan sisi lingkungan.

[irp]

”Saat ini sedang berlangsung hilirisasi, berarti ada pembangunan, melihat bahwa di Indonesia dalam kurun waktu 40 tahun pertumbuhan hanya pada angka 4 sampai 5 persen dan tentu kita memerlukan pertumbuhan, yang juga harus dilakukan mitigasi dampak negatifnya,” terangnya.