Proyek Transisi Energi Indonesia Ancam 3,8 Juta Hektare Wilayah Masyarakat Adat

Tim Redaksi 25 menit yang lalu
0
Proyek Transisi Energi Indonesia Ancam 3,8 Juta Hektare Wilayah Masyarakat Adat
Delegasi AMAN di COP31 Turki, Direktur OKK sekaligus anggota Komite Persetujuan Dana Nusantara Pengurus Besar AMAN, Arifin Saleh Monang (kiri), - Foto: AMAN
Bacakan Artikel
Rekomendasi

Akar persoalan dari berulangnya konflik ruang hidup ini bermuara pada absennya penerapan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC). Dalam hukum hak asasi manusia internasional maupun deklarasi hak masyarakat adat, FPIC merupakan instrumen fundamental yang memberikan hak mutlak bagi komunitas untuk menyatakan setuju atau menolak (hak veto) setiap proyek yang masuk ke wilayah mereka.

Dalam praktiknya, perizinan proyek transisi energi sering kali diterbitkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan persetujuan warga tapak. Situasi ini diperparah oleh arah legislasi nasional yang dinilai lebih memprioritaskan kemudahan investasi ketimbang perlindungan hak dasar warga negara.

Arifin menyoroti ketimpangan prioritas politik hukum pemerintah yang hingga kini belum juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Sebaliknya, pemerintah dan parlemen justru mempercepat pembahasan tiga regulasi yang berpotensi memperluas karpet merah bagi industri energi dan ekstraktif, yakni RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), RUU Ketenagalistrikan, serta RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan.

"Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak boleh sekadar menjadi agenda pergantian sumber energi dari fosil ke energi yang diklaim lebih bersih," tegas Arifin.

Tanpa pengakuan hukum atas wilayah adat dan penegakan prinsip FPIC yang mengikat, target pengurangan emisi karbon dikhawatirkan hanya akan memindahkan beban kerusakan ekologi ke pundak masyarakat di garis depan penjaga hutan. Bagi komunitas adat di Nusantara, proyek-proyek hijau yang dibangun di atas perampasan tanah dan kriminalisasi warga bukanlah jalan keluar dari krisis iklim, melainkan kelanjutan dari praktik kolonialisme dalam rupa yang baru.

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2
Arman Jaya
Editor

Arman Jaya

Bergiat di isu-isu ekososial, pesisir dan pedesaan

Post Tags