Pertemuan Nasional IV PEREMPUAN AMAN di Sentul Tegaskan Pentingnya Kedaulatan dan Kepemimpinan Perempuan Adat

Ia menekankan bahwa pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat harus berjalan iringan dengan perlindungan hak kolektif. Tanpa pergeseran relasi kuasa yang membebaskan, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan akan terus terbatas.

Posisi strategis gerakan ini turut diakui oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi. Menurut Rukka, konsolidasi yang dibangun PEREMPUAN AMAN menjadi jembatan penting yang menghubungkan pergulatan di tingkat tapak dengan panggung kebangsaan.

"Posisi PEREMPUAN AMAN sesungguhnya berada pada posisi yang sangat strategis, bagaimana bergerak dari komunitas menuju ke ruang kebangsaan," ujar Rukka.

Pengetahuan yang dimiliki Perempuan Adat, lanjut Rukka, bukan sekadar warisan masa lalu yang bersifat statis, melainkan fondasi utama dalam merawat ruang hidup, menegakkan kesetaraan, dan membangun kedaulatan.

Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat. Dalam pidato kuncinya, Lestari menempatkan Perempuan Adat sebagai pilar penting keberlanjutan bangsa, terutama dalam pengolahan wilayah, pelestarian sumber pangan, dan perlindungan lingkungan.

"Perempuan Adat adalah salah satu penentu masa depan Indonesia. Karenanya, ketika Perempuan Adat berdaulat, pengetahuan terjaga. Ketika pengetahuan terjaga, ruang hidup terawat. Dan saat ruang hidup terawat, pangan dan kehidupan berkelanjutan," tutur Lestari.

Perspektif internasional turut memperkuat urgensi kepemimpinan ini. Perwakilan Asia untuk Mekanisme Ahli PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Gam A. Shimray, menggarisbawahi bahwa Perempuan Adat merupakan aktor politik aktif, bukan sekadar penerima manfaat pasif dari program pembangunan.

Gam menyoroti pentingnya tata kelola mandiri (self-governance) bagi Masyarakat Adat untuk menentukan prioritas serta membentuk lembaga sendiri tanpa harus menunggu legitimasi atau izin dari pihak luar.

"Kita sebagai Masyarakat Adat tidak pernah menunggu izin dari negara untuk mengatur diri kita sendiri. Begitu pula dengan Perempuan Adat," tegas Gam.

Rangkaian hari pertama Temunas IV diisi dengan Dialog Publik dan berbagai sarasehan thematic. Isu-isu yang dibahas mencakup kedaulatan pangan, ekonomi rumah tangga, perlindungan wilayah adat, hingga strategi penanganan kekerasan berbasis gender di tingkat komunitas.

Seluruh dinamika pada hari pertama ini menjadi dasar bagi persidangan organisasi serta pemilihan pengurus baru untuk lima tahun mendatang. Tanggung jawab kepemimpinan PEREMPUAN AMAN periode 2026–2031 nantinya tidak hanya berfokus pada penguatan kelembagaan, tetapi juga memastikan setiap keputusan politik berakar kuat pada aspirasi komunitas di akar rumput.