Komitmen Nasional hingga Inisiatif Desa Adat, Memperkuat Upaya Kolektif dalam Aksi Iklim Daerah di Pekan Iklim Bali 2026

Tim Redaksi 2 jam yang lalu

Komitmen Nasional hingga Inisiatif Desa Adat, Memperkuat Upaya Kolektif dalam Aksi Iklim Daerah di Pekan Iklim Bali 2026, Foto: Ist

Bacakan Artikel

Tim Redaksi (lihat semua)

Artikel ini disusun oleh tim redaksi

Artikel terbaru dari Tim Redaksi (lihat semua)

Elektrifikasi Truk Pelabuhan Perlu Dimulai dari Rute dan Jalur Operasi - 17/10/2026
Pertemuan Nasional IV PEREMPUAN AMAN di Sentul Tegaskan Pentingnya Kedaulatan dan Kepemimpinan Perempuan Adat - 17/10/2026
Uang Jajan Hingga Transaksu Digital, Permata CERITA 2026 Bekali Remaja Kecakapan Finansial Berkelanjutan - 17/10/2026

Klikhijau.com - Ambisi Bali Emisi Nol Bersih 2045 yang digadang sejak tahun 2023 sudah mulai diterjemahkan secara konkret melalui berbagai strategi aksi iklim daerah. Dalam acara Forum Kebijakan Publik Pekan Iklim Bali 2026 yang diselenggarakan Selasa (13/10), berbagai lapisan masyarakat Bali maupun daerah lainnya berkumpul di Kawasan Rendah Emisi (KRE) Sanur untuk saling berbagi dan memperkuat aksi iklim daerahnya masing-masing.

Sebagai rangkaian pertama dari Pekan Iklim Bali 2026, Forum Kebijakan Publik dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Moh Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, serta Gubernur Bali, Wayan Koster.

Dalam sambutan, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa aksi iklim daerah hanya bisa berjalan efektif saat desa adat dan masyarakat menjadi pelaku, bukan hanya sekadar penerima.

"Kami mendorong integrasi Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Bali hingga tingkat kabupaten/kota dan kawasan. Desa adat serta banjar menjadi poros penting bagi implementasi RPRKD di tingkat kawasan. Tempat kita berkumpul pagi ini, KRE Sanur, merupakan salah satu bukti nyata bentuk inisiatif Kerthi Bhumi Satwika,” pungkas Wayan.

Menyelaraskan Rencana Pembanguna Daerah dengan Penurunan Emisi

KRE merupakan salah satu inisiatif yang sejalan dengan RPRKD Provinsi Bali 2045, yang juga diluncurkan pada acara ini. RPRKD ini disusun bersama oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Bappenas, dan dikembangkan bersama WRI Indonesia. Dokumen RPRKD ini merupakan acuan bagi Provinsi Bali untuk menyelaraskan target penurunan emisi dengan prioritas pembangunan daerah.

Dengan profil ekonomi Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata, para pelaku usaha penting untuk dilibatkan dalam aksi iklim daerah. Di Forum Kebijakan Publik, penghargaan Rejuvenate Sanur diberikan kepada sekelompok general manager hotel yang berpartisipasi dalam program dekarbonisasi pariwisata.