Perkuat Ketahanan Iklim dan Pangan Sehat, Petani Sulsel Rajut Gerakan Agroekologi Berkelanjutan
Klikhijau.com - Tekanan lonjakan harga pupuk dan pestisida kimia, ketergantungan benih fabrikasi, hingga ancaman krisis iklim kian melilit kehidupan petani di Sulawesi Selatan. Juga kepungan alih fungsi lahan dan ancaman konflik agraria, sejumlah komunitas perdesaan memilih berkumpul di Makassar untuk merajut kembali simpul gerakan pertanian mandiri yang selama ini berjalan secara terpisah.
Konsolidasi gerakan tersebut diwujudkan melalui Workshop Gerakan Agroekologi dan Kedaulatan Pangan yang digelar oleh Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) bersama Kemitraan Agroekologi di Red Corner Café, Makassar, Senin (28/9/2026).
Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi bagi 15 perwakilan komunitas petani, kelompok perempuan, pemuda desa, dan pendamping lapangan serta media massa. Perhelatan ini tidak menghadirkan narasumber khusus, seluruh peserta memosisikan diri sebagai sumber pengetahuan dengan membawa fakta, masalah, hingga praktik baik dari wilayah masing-masing.
Praktik mandiri sejatinya telah berakar di beberapa titik, salah satunya di Desa Salassae, Kabupaten Bulukumba. Melalui KSPS, warga setempat secara swadaya mengembangkan pertanian organik, pembuatan pupuk dan pestisida alami, pemuliaan benih lokal, hingga jalur pasar alternatif. Kendati demikian, inisiatif serupa di kawasan lain dinilai masih sporadis dan belum terhubung ke dalam satu jaringan yang solid.
Ketua Kemitraan Agroekologi sekaligus fasilitator kegiatan, Armin Salassa, menegaskan bahwa agroekologi tidak hanya teknik bercocok tanam tanpa bahan kimia, pendekatan tersebut merupakan gerakan sosial politik untuk merebut kembali hak dasar petani atas tanah, air, benih, dan pengetahuan.
"Agroekologi tidak sebatas praktik pertanian, tetapi menjadi rumah bersama. Ketika berbicara agroekologi, kita bicara tentang pengetahuan, pemajuan teknologi, serta praktik yang berakar pada tradisi petani. Sistem yang adil harus menempatkan petani sebagai pelaku yang berdaulat," kata Armin di sela-sela memandu jalannya workshop.
Ia menekankan pentingnya membangun keterikatan antar-komunitas agar gerakan masyarakat sipil tidak mudah rapuh.
"Selama ini kita merasakan aksi kerekatan di tingkat akar rumput belum begitu kuat. Penting ada upaya terus-menerus untuk memperkuat rasa kebersamaan, satu suara, dan memperkuat komunitas kedaulatan pangan di Sulawesi Selatan," ujarnyya.
Kerentanan pertanian monokultur
Kebutuhan akan peralihan pola tanam semakin mendesak mengingat model pertanian monokultur berbasis bahan sintetis terbukti menurunkan kesuburan tanah, mencemari sumber air, serta menggerus keanekaragaman hayati lokal. Di sisi lain, laju alih fungsi lahan untuk perkebunan skala besar, tambang, dan proyek infrastruktur terus menyempitkan ruang gerak petani, nelayan, serta masyarakat adat.
Sejumlah tantangan krusial di lapangan turut dipetakan oleh para peserta konsolidasi. Perwakilan peserta, Burhan, menguraikan beberapa hambatan mendasar yang membuat inisiatif lokal sulit berkembang pesat.
"Masalah utama yang kita hadapi bersama adalah tidak adanya wadah konsolidasi yang berkelanjutan. Produk dan inisiatif lokal berjalan sendiri-sendiri, kekuatan belum terhubung, dan relasi antar-lembaga sering kali masih berbasis proyek jangka pendek," ungkap Burhan.
Ia menambahkan, ketergantungan pada pendampingan luar sering membuat gerakan terhenti saat program berakhir.
"Ketika pendampingan selesai, tidak ada lagi perangkat pendidikan atau kelembagaan lokal yang tersisa. Ditambah lagi, kita belum memiliki pemetaan kolektif dalam hal pemasaran dan regulasi yang memihak," tegasnya.
Persoalan keberlanjutan ini diamini oleh peserta lain. Banyak program pertanian ramah lingkungan,baik yang diinisiasi organisasi non-pemerintah maupun kolaborasi pemerintah, berhenti di tengah jalan karena tidak ditopang oleh regulasi daerah yang mengikat serta penguatan kapasitas komunitas secara terus-menerus.
Guna mengatasi hambatan pemasaran dan permodalan, beberapa komunitas mulai merintis kelembagaan ekonomi mandiri. Pengalaman pembentukan usaha bersama berbasis saham rakyat hingga pengelolaan koperasi sektor riil, seperti komoditas gula aren yang melibatkan ribuan petani, menjadi bahan pembelajaran bersama dalam forum tersebut.
Melalui konsolidasi ini, para peserta menyepakati pembentukan tim kerja bersama serta mekanisme koordinasi simpul gerakan agroekologi se-Sulawesi Selatan. Jaringan ini dirancang untuk menjalankan program kunjungan silang antarpetani (farmer-to-farmer), memperkuat skema pemasaran mandiri, serta menyusun rekomendasi kebijakan pangan dan agraria berbasis hak asasi petani untuk disodorkan kepada pemerintah daerah serta DPRD.
Konsolidasi di Makassar ini menjadi pijakan awal untuk mengkonsolidasikan potensi individual menjadi kecerdasan kolektif. Dengan menganyam kembali jaringan yang sempat terpisah, komunitas petani di Sulawesi Selatan optimistis mampu menghadirkan arah baru bagi pemulihan ekologis dan kedaulatan pangan perdesaan.