Presiden Setujui Pembentukan BPGMN, Penyatuan Tata Kelola Gambut dan Mangrove

Klikhijau.com - Lanskap gambut Indonesia yang meranggas saban musim kemarau menyisakan paradoks klasik dalam tata kelola lingkungan hidup nasional, kebencanaan yang berulang dan penanganan reaktif yang berbiaya mahal. Mengurai benang kusut tersebut, Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi mendalam bersama puluhan akademisi, peneliti, dan pakar ekologi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). 

Pertemuan tersebuut menghasilkan keputusan kunci, pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai armada baru untuk menggeser paradigma tata kelola gambut dari sekadar pemadaman darurat menuju pencegahan berbasis sains presisi.

Keputusan membentuk kelembagaan baru ini hadir di tengah kerentanan ekologis lahan basah Indonesia. Lahan gambut tropis seluas lebih dari 24 juta hektare (dengan kawasan hidrologi gambut yang membentang hingga 33 juta hektare) bukan sekadar bentang alam biasa.

Ia adalah raksasa penyimpan karbon alami yang menyimpan hingga 30 persen cadangan karbon tanah dunia. Namun, ketika saluran drainase mengeringkan lapisan organiknya, deposit karbon yang tersimpan selama ribuan tahun berubah menjadi bahan bakar fosil permukaan yang sangat rawan terpicu ignisi, melepas emisi rumah kaca secara masif ke atmosfer, serta memicu bencana asap lintas batas.

Langkah pembentukan BPGMN sekaligus mengisi kekosongan kelembagaan pasca-peleburan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kebutuhan akan wadah koordinasi yang terintegrasi diakui secara terbuka oleh akademisi yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Bagus Putra Muljadi, peneliti senior dan akademisi yang berfokus pada pemodelan poros gambut, menyampaikan bahwa ketiadaan entitas pengelola pasca-BRGM sempat menyulitkan para peneliti dalam mengakses baseline data ekologis yang krusial.

"Bersama peneliti-peneliti gambut di Indonesia, kami sampaikan kepada Presiden bahwa penanganan kebakaran gambut ke depan harus preventif. Kami memerlukan data-data seperti curah hujan, neraca air, kelembaban tanah, dan temperatur untuk mengembangkan metode komputasi guna memprediksi titik rawan kebakaran gambut tropis. Sejak BRGM tidak ada lagi, kami kesulitan memperolehnya," ungkap Bagus usai pertemuan di Istana Merdeka.

Ia menambahkan bahwa Presiden menyambut baik masukan tersebut dan menekankan bahwa pertemuan berbasis data ilmiah seperti ini sejatinya krusial dilakukan guna memitigasi dampak Karhutla secara terukur.

Sains dan neraca air gambut

Secara ekologis, kerentanan gambut sangat ditentukan oleh ambang batas tata air. Secara hukum alam dan regulasi lingkungan hidup, tinggi muka air tanah (TMAT) di lahan gambut wajib dijaga tidak boleh turun lebih dalam dari 40 sentimeter di bawah permukaan tanah.

Ketika TMAT merosot melampaui angka krisis ini, kapilaritas lapisan atas memudar, kelembaban vegetasi penutup anjlok, dan porositas gambut terisi oleh oksigen. Kondisi ini mengubah substrat gambut menjadi spons kering yang siap terbakar secara memancar (ground fire), jenis kebakaran bawah tanah yang sangat sulit dideteksi dan dipadamkan jika hanya mengandalkan pemadaman permukaan.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, mengonfirmasi bahwa pengendalian neraca air dan penutupan vegetasi menjadi pilar utama pembahasan teknis di Istana.

"Intinya nanti adalah kita coba menjaga permukaan air gambut, tidak boleh turun lebih dalam dari 40 cm dari permukaan tanahnya. Harapannya ketika dia lebih jenuh dan lebih lembap, maka gambut ini tidak akan mudah terbakar," jelas Faisal.

Faisal menuturkan, mitigasi di lapangan memadukan intervensi teknis darat dan rekayasa cuaca. Penguatan Satuan Tugas (Satgas) Darat difokuskan pada pemanfaatan teknologi pengeboran dangkal untuk menjangkau akuifer dangkal di bawah kawasan hidrologi gambut. Air tersebut kemudian dipompa menggunakan perangkat portabel untuk menyiram radius hingga 200 meter dari titik bor, menciptakan barikade jenuh air mandiri di lokasi rawan.

Di saat yang sama, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tetap dioptimalkan untuk menyemai awan-awan konvektif potensial guna menjaga kelembaban permukaan sebelum kekeringan ekstrem meluas.

Pendekatan ini dikuatkan oleh integrasi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kepala BRIN, Arif Satria, menjelaskan bahwa pihaknya tengah memperbarui sistem pemantauan titik panas (hotspot) dan deteksi dini berbasis AI. Pemodelan data iklim mutakhir, gabungan antara satelit penginderaan jauh dan sensor kelembaban tanah di lapangan, memungkinkan prediksi kerentanan titik api dianalisis hingga skala mikro.

Restorasi berbasis desa dan ekonomi hidrologi

Satu pilar krusial yang ditegaskan dalam pembentukan BPGMN adalah penempatan masyarakat lokal sebagai garda terdepan lindungan ekosistem. Pendekatan pencegahan presisi berbasis desa menjadi jawaban atas kegagalan pola-pola komando terpusat di masa lalu.

Lebih dari 41 juta jiwa mendiami kawasan di sekitar Kawasan Hidrologi Gambut (KHG). Tanpa adanya alternatif mata pencaharian yang ramah lahan basah, tekanan ekonomi kerap memicu praktik pembukaan lahan secara tidak berkelanjutan melalui pembakaran dan kanalisasi destruktif.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa BPGMN akan dirancang berada langsung di bawah koordinasi Presiden dengan alokasi anggaran pencegahan yang difokuskan pada enam provinsi prioritas pemilik kawasan gambut terluas: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Semua sadar bahwa pencegahan jauh lebih efektif dan efisien ketimbang tindakan yang bersifat reaktif," kata Raja Juli.

Untuk memastikan keselarasan antara kelestarian fungsi ekologis dan keberlanjutan ekonomi warga, pemerintah bersama konsorsium akademisi menyiapkan komoditas ramah gambut atau paludikultur.

Kepala BRIN Arif Satria memaparkan skema zonasi tanaman berdasarkan siklus panen guna menjamin stabilitas pendapatan masyarakat tempatan tanpa harus mengeringkan gambut. Dalam strategi ini, kebutuhan ekonomi jangka pendek diakomodasi melalui budidaya tanaman hortikultura lahan basah yang toleran terhadap tingkat keasaman tinggi dan tidak memerlukan drainase dalam.

Sementara untuk jangka menengah, dikembangkan komoditas tanaman tahunan seperti kopi liberika (Coffee liberica) yang terbukti tumbuh optimal di tanah gambut tanpa merusak struktur air tanah.

Adapun untuk investasi ekologis jangka panjang, diarahkan pada penanaman sagu (Metroxylon sagu), tanaman asli rawa gambut yang meski membutuhkan waktu sekitar 8 tahun hingga masa panen, memiliki daya tahan ekologis tinggi serta berfungsi efektif sebagai penyerap air dan penyimpan karbon yang ampuh.

Langkah ini diamini Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto. Menurutnya, BPGMN tidak hanya memegang fungsi kepengawasan, tetapi juga sebagai hub integrasi riset, pemetaan potensi perikanan rawa, serta penyelamatan kearifan lokal. Pengetahuan tradisional masyarakat adat dan lokal dalam mengelola rawa tanpa bakar (zero burning) akan disintesiskan ke dalam modul pendidikan formal di sekolah-sekolah kawasan rawa gambut.

Ujian Konsistensi komitmen ekologi

Pendirian BPGMN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru penataan kebijakan ekosistem basah Indonesia. Pelibatan sains komputasi, penyediaan data terbuka untuk riset, serta pembenahan kelembagaan hingga tingkat akar rumput memberikan fondasi struktural yang selama ini sering terabaikan akibat ego sektoral.

Namun, tantangan terbesar BPGMN kelak terletak pada konsistensi penegakan hukum dan penghentian pemusnahan fungsi hidrologi akibat ekspansi kanalisasi komersial. Memulihkan gambut bukan sekadar urusan memadamkan api yang tampak di permukaan, melainkan mengembalikan fungsi hidrologi alamiahnya agar tetap basah dan terlindungi.

Kehadiran badan baru ini membawa harapan bahwa pendekatan berbasis sains dan kolaborasi multipihak tidak lagi berhenti di ruang diskursus, melainkan mewujud dalam perlindungan nyata bagi bentang alam gambut Indonesia demi menjaga stabilitas iklim global.