Klikhijau.com – Akhirnya, teka-teki lokasi ibukota baru terjawab sudah. Senin, 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi mengumumkan, Kalimantan Timur sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut.
“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian negara lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi di Istana, hari Senin.
Keputusan ini bukan tanpa polemik. Banyak yang mengapresiasi keputusan Presiden karena langkah strategis menyelesaikan masalah Jakarta yang semakin rumit. Di pihak lain, ada pula yang menilai sinis dan pesimis. Alasannya, pemindahan ini adalah potret ketidakmampuan Presiden menangani masalah Jakarta.
Dari kalangan politikus banyak yang mengapresiasi keputusan Jokowi, walau ada pula yang pesimis dan memberi sejumlah catatan. Reaksi cukup keras justru muncul dari sejumlah aktivis lingkungan. Alasan mendasarnya adalah pemindahan ibu kota akan melahirkan persoalan konflik agraria dan masalah ekologi di baliknya.
Respon Politikus
Dikutip Tribunnews.com, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengapresiasi keputusan Presiden yang akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Menurut Zainudi Amali, keputusan yang diambil Jokowi ini menunjukkan, Presiden berani mengeksekusi pemindahan ibu kota dan bukan sekedar wacana.
“Itu berarti, pemindahan ibu kota ini serius. Saya mengapresiasi, Presiden berani menyampaikan gagasan dan berani mengeksekusi,” kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (26 Agustus 2019).
Hal berbeda dihaturkan Eks cawapres Sandiaga Uno. Dikutip Detik.com, Sandi mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan harus dikaji secara mendalam. Menurutnya, pemindahan ibu kota akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat di Kalimantan.
“Kita harus hati-hati. Kami tidak langsung bilang setuju atau tidak, tapi kami ingin pelajari lebih saksama karena jumlah biayanya berapa, sumber dananya berapa, dan dampak untuk lapangan kerja dan harga-harga bahan pokok yang dirasakan,” ujarnya.
“Karena kita khawatir nanti harga properti naik semua di Pulau Kalimantan dan biaya hidup yang tidak terjangkau masyarakat di sana. Itu yang jadi fokus kita ke depan,” lanjut Sandi.
Sandi menilai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan bukan hal yang harus diprioritaskan. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menentukan kebijakan.
“Menurut saya, bukan prioritas ya, tapi karena presiden sudah menyampaikan, ya, kita harus pelajari secara keseluruhan,” tutur Sandi.
Hal serupa dikatakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dikutip Liputan6.com, Fahri mengatakan sulit meninggalkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
“Sulit meninggalkan Jakarta sebagai Ibu Kota. Terlalu bersejarah legacy dari Bung Karno dan banyak sekali hal-hal yang tidak ditinggalkan dari kota ini. Dulu Pak Harto mengupayakan ke Jonggol enggak bisa, ya sudah dipindahkan ke Teluk Jakarta. Sehingga Ibu Kota itu merepresentasikan tradisi maritim,” kata Fahri di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Fahri menyebut, pemerintah harus paham posisi dan sejarah Jakarta yang di desain sebagai Ibu Kota Negara. Sebab, banyak sejarah yang melekat di Jakarta sebagai Ibu Kota.Fahri khawatir, simbol kemaritiman akan hilang dari Jakarta apabila Ibu Kota jadi dipindahkan ke Kalimantan.
“Kalau dipindahkan ke pulau besar nanti tradisi maritimnya hilang. Jadi banyak hal dari Jakarta yang harus diceritakan dulu dan harus diomongin kepada masyarakat. Sebab, Jakarta ini terlalu bersejarah untuk ditinggalkan,” ucapnya.
Respon aktivis lingkungan
Sejak mewacana, Para aktivis lingkungan merespon negatif penunjukan Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi ibu kota baru Indonesia. Penentuan lokasi ibu kota dianggap menguntungkan para pemilik konsesi industri tambang, perkebunan, dan hutan tanaman industri (HTI).
Dikutip Beritatagar.id, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Merah Johansyah, menyebut kebijakan Presiden Jokowi terkait pemindahan ibu kota tergolong serampangan, terburu buru dan terkesan mengejar proyek ratusan triliun rupiah pemilik lahan.
Merah mengatakan, oligarki industri tambang dan perkebunan menguasai mayoritas kawasan Kaltim. Daratan Kaltim seluas 12,7 juta hektare dikuasai konsesi tambang (43 persen) dan perkebunan (29 persen).
Bahkan, menurut catatan Jatam, perusahaan tambang dan perkebunan bercokol di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi persis ibu kota baru Indonesia.
Dari 1.190 izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemprov Kaltim, 625 izin di antaranya berada di Kukar. Total 134 izin tambang di kabupaten Kukar juga ada di Kecamatan Samboja dan Bukit Soeharto yang akan menjadi bagian dari ibu kota baru.
Apalagi kebijakan ini diyakini membawa masalah beban lingkungan serta budaya lokal. Termasuk pula eksodus 1 juta warga pendatang yang mengancam ruang hidup warga.
Sementara itu, Pusat Data dan Informasi Kiara lebih mengkaji dampaknya terhadap keberlangsungan masyarakat nelayan di Kaltim. Isu ibu kota dikhawatirkan berdampak pada perumusan aturan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Balikpapan.
“Perumusan zonasi wilayah pesisir ini nantinya malah diperuntukkan pembangunan ibu kota dan industri tambang,” keluh Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati.
Perairan Teluk Balikpapan sudah menjadi hajat hidup 10 ribu jiwa nelayan Kukar (6.426), Penajam (2.984), dan Balikpapan (1.253). Selama ini, mereka sudah terancam aktivitas jalur lalu-lintas kapal batu bara dan transportasi penumpang.
Sehubungan itu, Susan sudah lama meminta Pemprov Kaltim merumuskan peraturan daerah zonasi wilayah pesisirnya untuk melindungi kepentingan nelayan di tiga kota. Namun, perumusan perda kini terancam mandul oleh isu ibu kota negara.
Setali tiga uang, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pun kurang antusias menyambut keputusan presiden ini. Mereka bahkan mengkritik kebijakan ini cenderung membawa masalah baru dibanding mengatasi persoalan yang sudah ada.
“Meninggalkan rakyat dengan persoalan lingkungan lainnya,” kata Kepala Departeman Advokasi Walhi Zenzi Suhadi.
Zenzi menyatakan, masalah polusi Kota Jakarta memasuki level mengerikan. Presiden Jokowi semestinya lebih fokus pada penuntasan masalah ini dibanding lainnya.
“Jakarta saat ini mengalami krisis lingkungan seperti air tanah yang berkurang, kemacetan, dan polusi. Apakah ikut bertanggung jawab mencari solusi atau malah lari memindahkan ibu kota,” sesalnya.
Walau begitu, tanggapan positif menepis kekhawatiran para aktivis lingkungan. Dikutip Beritatagar.id, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Rudianto Amirta berpendapat, ibu kota baru berdampak positif bagi Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto.
“Malah positif bagi penghijauan kembali area Bukit Soeharto,” katanya.
Konservasi Bukit Soeharto seluas 64 ribu hektare terancam aktivitas tambang dan perambahan masyarakat. Praktik ilegal menyusutkan wilayah tersisa hingga 30 ribu hektare.
Rudianto menduga area ibu kota berada di wilayah Samboja (Kukar) dan Semoy (PPU). Wilayah seluas ratusan ribu hektare ini merupakan area hutan produksi, tambang, dan perkebunan.
“Di situ ada banyak perusahaan, negara berhak mencabut izin yang sudah diberikan dengan kompensasi sesuai perjanjian,” paparnya.
Pemerintah mencanangkan pembangunan ibu kota baru berkonsep forest city, modern, smart, beautiful, dan suistainable. Ring satu ibu kota seluas 2.000 hektare adalah menjadi tempat domisili istana negara, kantor lembaga negara, taman negara, dan botanical garden.
Itu sebabnya, pemerintah pun berkesempatan menghijaukan kembali sejumlah area konservasi Bukit Soeharto yang terlanjur rusak. Mereka juga mampu memaksimalkan potensi wisata alam Hutan Bengkirai dan hutan mangrove di sekitar area ibu kota.
Bagaimana menurut Anda?
