Pentingnya Harmonisasi Standar Pengelolaan Kehutanan di ASEAN

Klikhijau.com - ASEAN Working Group on Forest Products Development (AWG-FPD) ke-27 jadi cerita tersendiri bagi Indonesia. Pasalnya Indonesia bertindak sebagai Chairperson atau ketua pada pertemuan. AWG-FPD merupakan salah satu rangkaian dari the Twenty-Seventh ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF27) and its related meetings yang diselenggarakan pada 15-19 Juli 2024 di Bogor. Agenda tersebut dihadiri oleh delegasi Negara Anggota ASEAN, Delegasi dari Timor Leste, Sekretariat ASEAN, Negara Mitra ASEAN, dan organisasi internasional. Kesempatan sebagai ketua pertemuan,  dimanfaatkan oleh Indonesia dengan menegaskan pentingnya standardisasi sebagai instrumen untuk meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan. [irp] AWG-FPD sendiri merupakan salah satu dialog regional untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan dan pemasaran hasil hutan. Sesuai dengan moto ASEAN “Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian LHK, Dida Mighfar Ridha dalam sambutannya mengatakan, harmonisasi standar khususnya di ASEAN, akan menjadi isu strategis yang perlu dibahas pada pertemuan ini. "Pertemuan ini memiliki visi yang sama untuk meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemanfaatan hasil hutan yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan," katanya, Senin, 15/7/2024 Dida menambahkan, pengelolaan hutan tidak hanya mencakup aspek pengelolaan hulu saja, namun mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara lestari serta jasa lingkungan.

[irp]

Lebih lanjut, Dida mengatakan kita telah mencapai prestasi dalam kerjasama antar Negara Anggota ASEAN, diantaranya dalam kerjasama di bidang legalitas dan kelestarian hasil-hasil hutan. Selain itu, juga kerjasama di bidang tanaman herbal dan obat-obatan, kerjasama dalam pengembangan hasil hutan dan pertukaran data dan praktik terbaik dalam pengelolaan hutan dan harmonisasi standar. Salah satu capaian yang cukup menonjol yaitu sistem sertifikasi dan jaminan legalitas dan kelestarian hasil-hasil hutan. Sistem ini merupakan program strategis untuk menjamin produk dan bahan baku kayu diperoleh atau berasal dari sumber yang asal usul dan pengelolaannya memenuhi aspek hukum. "Saya berharap pertemuan dua hari AWG-FPD ini akan memungkinkan kita mendiskusikan kebijakan, berbagi dan bertukar pengetahuan tentang praktik terbaik dalam pengembangan produk hutan, dan mendorong optimalisasi penggunaan produk hutan di masa depan dengan sesama negara ASEAN dan mitra ASEAN," pungkas Dida. [irp]