Penghentian Reklamasi Teluk Benoa Bali Terhalang Perpres

Seperti dilansir dari Mongabay, Perpres itu menjadi landasan penting dalam pelaksanaan reklamasi. Susan menjelaskan, Perpres tersebut dinilai masih akan melanggengkan proyek reklamasi karena masih menyamakan upaya revitalisasi dengan reklamasi. Padahal artinya berlainan.

“Pasal 101A disebutkan bahwa upaya revitalisasi dapat dilakukan, termasuk dengan melakukan reklamasi paling luas 700 hektare di seluruh kawasan Teluk Benoa,” ucapnya.

Dia berpendapat upaya penghentian reklamasi Teluk Benoa bisa terjadi jika Perpres No. 51/2014 tersebut dicabut. Tanpa pencabutan Perpres tersebut segala regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga yang berwenang lain tidak akan cukup kuat secara legal-konstitusional.

Presidenlah yang mempunyai otoritas secara konstitusional untuk menyelesaikan polemik tersebut. Susan bertutur tidak ada alasan yang bisa menghalangi Presiden untuk mencabut Perpres No. 51/2014 yang pernah ditandatangani oleh Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Kaidah ilmu hukum yang disebut sebagai in dubio pro natura yang memiliki arti, Presiden atau Penyelenggara Negara wajib mendahulukan keberlangsungan lingkungan hidup dan masyarakat jika memiliki keraguan untuk memutuskan sesuatu.