Menimbang Agroekologi dan Diplomasi Iklim, Antara Komitmen Global dan Realitas Tapak

Disamping menjadi dosen, beliau juga menjadi mitra Pemerintah Aceh khususnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh, kemudian juga menadi Pembina Jaringan Masyarakat Gambut Aceh, bahkan beliau juga menjabat sebagai ketua dua di Pusat Riset Perubahan Iklim (PRPI) atau Aceh Climate Change Initiative (ACCI) Universitas Syiah Kuala. Deretan profesi yang beliau miliki, menjadikan saya lebih yakin menemukan jawaban yang pas untuk pertanyaan saya.

Komitmen global dan ujian konsistensi mitigasi perubahan iklim

Beliau mengatakan setiap tahunnya ada pertemuan yang Bernama COP (Conference of the Parties) yakni pertemuan negara-negara untuk membahas dan membuat kesepakatan dalam menangani perubahan iklim. Paris Agreement adalah salahsatu perjanjian yang dihasilkan oleh COP. 

Naah, didalam pertemuan inilah dicapai beberapa kesepakatan-kesepakatan internasional. Indonesia bahkan sempat membuat janji untuk mengurangi emisi karbon, namun ternyata Indonesia tetap menyumbang emisi karbon melalui Karhutla kemarin, yang di beberapa tempat petugas pemadam kebakaran masih bertaruh di lapangan.

Pertemuan tersebut juga kerap menghasilkan pihak pro dan kontra seperti ada negara-negara yang menolak dengan kesepakatan tertentu, dan ada pula yang menyetujui

“ Iya begitulah dunia,“ pungkas Monalis. 

Perubahan iklim tentu berdampak global, contoh terdekat seperti karhutla yang dampaknya juga dirasakan oleh negara tetangga, salah satunya adalah Malaysia. Meskipun perjanjian internasional ini sudah berjalan lama, tetapi tidak semua negara konsisten untuk menerapkan atau mereduksi aspek aspek yang mendorong terjadinya perubahan iklim.

Pentingnya kesiapan kapasitas lokal dalam transfer teknologi dan kemitraan global

Kemudian terkait kerja sama internasional, beliau mengatakan, dalam kerja sama internasional itu adalah bagaimana yang punya sumber daya berbagi kepada yang tidak punya sumber daya. Contohnya, jika mereka tidak punya bahan baku, mereka punya tenaga, pemikiran, dan ahli. Kemudian jika tidak punya teknologi berarti dibutuhkan bantuan seperti mendatangkan orang luar, dan harus ada skema government to government.

Baru-baru ini di pusat riset USK mendapat pendanaan dari United Nation Woman yaitu Lembaga dari PBB yang mendanai mereka untuk melakukan riset tentang peningkatan kesadaran khususnya bagi Perempuan. Diantaranya bagaimana perempuan bisa mengatasi atau memitigasi dampak dari perubahan iklim.

Di kampus yang berjuluk  Jantung Hati Rakyat Aceh itu cukup banyak bantuan masuk dalam bentuk alat dari luar negeri. 

“Tapi tidak semua alat bisa dimanfaatkan dengan baik kalau kita enggak punya skill,“ timpal Monalisa, menekenkan pentingnya pemahaman dalam menyeleraskan pengetahuan dan teknologi. 

Baginya walaupun ada alat sebagus apapun jika tidak ada skill untuk menggunakannya maka tidak akan bisa di fungsikan secara maksimal. Maka dari itu, bagi yang menerima alat bantuan seperti ini harus dilatih agar bisa maksimal serta mahir dalam menggunakan alat (teknologi). 

Di Aceh sendiri sudah berjalan seperti itu secara perlahan-lahan, tetapi belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan jika ingin bekerja sama dengan luar negeri diperlukan formulasi proposal jika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) alias Non GoverNment Organization (NGO).

Jadi, untuk menghadapi perubahan iklim global ada pertemuan rutin setiap tahunnya melalui COP, namun beberapa negara masih ada yang tidak menyetujui dari perjanjian-perjanjian yang di tetapkan. 

Kemudian untuk kerjasama internasional diperlukan mutual gains yaitu saling menguntungkan satu sama lain atau di Indonesia biasa disebut dengan simbiosis mutualisme. 

Lalu untuk kerjasama atau bantuan yang diberikan dalam bentuk alat diperlukan ahli yang sesuai untuk megoperasikan alat-alat tersebut agar bisa digunaka dengan maksimal.