KPH Bisa Jadi Solusi Permanen Mengatasi Karhutla Berbasis Tapak

Klikhijau.com –  Melibatkan  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mengatasi karhutla dianggap solusi yang baik. Apalagi Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan, telah dilaksanakan analisis berbasis peta terhadap perkembangam karhutla sepanjang 5 tahun terakhir di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

Analisis data dilakukan sebagai bahan dalam mencari solusi dan penanganan yang tepat. Khususnya dalam upaya pencegahan dan pengedalian karhutla di wilayah Kalbar

“Sebagai salah satu provinsi rawan, Kalbar akan dijadikan sebagai pilot project desain Implementasi Pencegahan Karhutla Berbasis KPH. Melalui implementasi pembangunan resor-resor pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak,” ujar Bambang, Selasa, 12 Mei 2020.

Secara teknis, kelembagaan KPH yang sudah ditetapkan gubernur melalui pembangunan resor. Resor ini sebagai unit pengelolaan terkecil di bawah naungan KPH. Unit ini akan dilengkapi dengan penguatan personil, pengadaan sarana dan prasarana di tingkat resor.

Selain itu, unit ini juga akan mendapatkan anggaran untuk pencegahan karhutla di tingkat tapak.

KPH  berperan sebagai mediator, fasilitator dan simpul negosiasi, selain melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, juga bersama-sama mencegah Karhutla.

Tidak hanya itu, integrasi sejumlah program dan instansi terkait pencegahan karhutla yang bergerak bersama masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam antisipasi pencegahan Karhutla.

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 14 UPTD dan 28 unit KPH Produksi yang mengelola areal seluas 5,09 juta ha, dari anggaran APBD. KPH Produksi Kubu Raya sendiri mempunyai luas wilayah kerja 317.403 Ha, yang kelembagaannya telah terbentuk sejak tahun 2017.

Rancang 60 resor KPH

“Kami sudah merancang untuk membangun 60 resor KPH yang disandingkan dengan 87 Desa Mandiri yang sudah terbentuk, yang salah satu targetnya adalah mandiri secara lingkungan atau bebas dari karhutla,” ucap Sutarmidji.

Menurut Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan memiliki 159 desa mandiri pada 2020. Pada 2019, jumlah desa mandiri yang berhasil dibentuk sebanyak 87 dari 2.031 total desa di Kalbar.