Kebijakan Lingkungan dalam Narasi Pisau Bermata Dua
Klikhijau.com - Masalah lingkungan kini menjadi isu global karena berkaitan dengan masa depan keberlangsungan bumi. Negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang seperti Indonesia tidak terlepas d...
Klikhijau.com - Masalah lingkungan kini menjadi isu global karena berkaitan dengan masa depan keberlangsungan bumi. Negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang seperti Indonesia tidak terlepas dari beragam persoalan.
Mulai dari ancaman degradasi lingkungan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat, industrialisasi dan pembangunan, hingga masalah dampak perubahan iklim, masalah sampah dan banyak lagi
Profesor Budi Widianarko (guru besar Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata) melihat betapa krusialnya narasi lingkungan saat ini. Dalam tulisannya berjudul “Paradoks Narasi Lingkungan” (Kompas, 2019), Budi Menegaskan betapa dunia sedang mengahadapi ancaman bunuh diri ekologis.
Hal itu mencakup pembalakan hutan, kerusakan tanah dan habitat, tata kelola air, perburuan yang berlebihan, pengambilan ikan yang berlebihan, dampak introduksi spesies asing terhadap spesies asli, pertumbuhan populasi manusia, dan peningkatan dampak lingkungan per orang.
Ancaman bunuh diri ekologis itu, telah menimbulkan masalah besar bagi lingkungan dan manusia. Sayangnya, kata Profesor Budi, manusia tidak pernah belajar dari masa lalu. Manusia modern, memang bergerak untuk terus mengurangi dampak ekologis dengan beragam cara.
[irp]
Faktanya, peradaban modern justru menambahkan empat proses bunuh diri lain yakni penimbunan dan pencemaran kimia, pemborosan energi, pemaksimalan kapasitas fotosintesis dan perubahan iklim.
Dalam kontek ini, Profesor Budi menegaskan bahwa persoalan lingkungan adalah tantangan yang dinamis begitu pula keberlanjutan (sustainability). Untuk mewujudkan keberlanjutan, rupanya diperlukan perubahan, sementara perubahan membutuhkan kepemimpinan.
Kepemimpinan yang dimaksud Profesor Budi adalah kepemimpinan yang mampu berpikir secara berbeda, adaptif dan inovatif demi menyelesaikan masalah yang kompleks.
Masalahnya, negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang seperti Indonesia mengalami masalah serius dalam kontestasi kepemimpinan politiknya, sehingga seringkali isu-isu ekologi dikesampingkan. Walhasil, visi kepemimpinan politik cenderung tidak berorientasi pada kepentingan ekologis.
Ini soal visi suatu kebijakan politik, betapa agenda pembangunan lingkungan memerlukan semacam komitmen dan political will yang kuat dari setiap pemimpin di semua level.
Persoalan lingkungan ibarat pisau bermata dua
Menurut Profesor Ngakan Putu Oka (Guru Besar dan ahli ekologi hutan, Universitas Hasanuddin), kebijakan pemerintah terhadap isu lingkungan bagaikan pedang bermata dua. Pada satu sisi terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan konservasi. Namun, pada sisi yang lain justru mendorong percepatan degradasi lingkungan.
[irp]
Profesor Oka mencontohkan, kebijakan perizinan pertambangan kelapa sawit. “Dari hal ini saya memandang bahwa di pemerintahan belum terjadi koordinasi yang baik antara lembaga yang bertugas memikirkan kelestarian sumber daya alam dengan lembaga yang bertugas memanfaatkan sumber daya alam,” jelasnya.
Pada sisi lain, kata Profesor Oka, kita masih menghadapi masalah pada Sumber Daya Manusia (SDM). Implikasinya pada praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang kurang ramah lingkungan. Walau begitu, Profesor Oka mulai optimis karena belakangan ini ada banyak sekali terobosan pemerintah yang mengarah pada pembangunan ramah lingkungan.
“Belakangan ini saya melihat, pemerintah mulai mengidentifikasi model-model pemanfaatan sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah pemanfaatan jasa lingkungan untuk pengembangan industri pariwisata,” tuturnya.
Memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kalangan lembaga swadaya masyarakat juga berharap banyak agar pemerintahan ini menjadikan agenda lingkungan hidup sebagai prioritas.
Dikutip Antaranews, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) dan Indonesian Centre for Enviromental Law (ICEL), meminta dengan tegas agar pemerintahan ke depan melakukan langkah nyata yang dapat membawa perubahan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Mereka mendorong pemerintah agar serius menyikapi permasalahan ekologis karena dampaknya yang besar bagi masyarakat.
[irp]
“Presiden Joko Widodo harus menunjukkan komitmennya terhadap agenda lingkungan hidup, dengan menguatkan kewenangan nomenklatur dan mampu menerobos ego sektoral lembaga dan kementerian,” kata Koordinator Desk Politik WALHI, Khalisah Khalid.
Khalisah berharap, Menteri yang akan membawahi kementerian lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan adalah sosok yang memahami secara terperinci kompleksitas isu agraria dan lingkungan hidup.
“Dengan berbagai tantangan seperti mandeknya reforma agraria, konflik dan permasalahan Karhutla, selain leadership juga dibutuhkan menteri yang memahami akar permasalah lingkungan hidup dan agraria,” tegas Khalisah Dikutip Bisnis.com (16/10/2019).