Ironi di Bulan Kemerdekaan: Hutan dan Lahan Masih Terjajah Kebakaran

Iola berpendapat bahwa proyek strategis nasional lumbung pangan atau food estate juga menyumbang potensi kerentanan tinggi yang menyebabkan adanya hotspot penyebab karhutla. Pembukaan lahan atau alih fungsi lahan gambut dari hutan menjadi lahan untuk penggunaan lainnya memungkinkan terjadinya karhutla.

“Contohnya kerentanan di KHG di daerah Sungai Ifuleki Bian–Sungai Dalik di Provinsi Papua Selatan menjadi KHG dengan proporsi kerentanan karhutla terbesar. Upaya restorasi lahan gambut seharusnya sudah dilakukan sejak 20 tahun yang lalu. Sayangnya, hingga kini ini pemerintah masih abai dengan restorasi lahan gambut yang serius dan hanya pernyataan secara seremonial saja. Untuk itulah, karhutla masih terus terjadi,” tuturnya.

Mitigasi Karhutla Dalam Kebijakan Pemerintah

Yayasan Madani Berkelanjutan, memperkenalkan perhitungan Area Indikatif Terbakar (AIT) sebagai alat bantu penanggulangan karhutla di indonesia. AIT memberikan gambaran pergerakan kebakaran dari bulan ke bulan yang relatif lebih dini (near real-time) sehingga bisa digunakan untuk mencegah perluasan karhutla.

“Analisis AIT menunjukkan bahwa karhutla 2023 sudah pasti akan lebih buruk daripada tahun 2022. Sampai Agustus 2023 saja, 262.000 hektare diindikasikan sudah atau sedang terbakar. Dan 85% area tersebut terindikasi terbakar dalam dua bulan terakhir. Padahal, El-Nino belum mencapai puncaknya sampai dengan September. Analisis ini adalah ‘alarm’ bagi para pemangku kepentingan untuk segera bertindak mengendalikan kebakaran sebelum semakin meluas,” ujar Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan.

Dalam upaya penanggulangan karhutla, kementerian, lembaga dan pemda wajib bersinergi sesuai dengan koridornya masing-masing. “Kami mencatat luas Area Indikatif Terbakar meningkat berkali-kali lipat di wilayah izin hutan tanaman, perkebunan sawit, dan konsesi minerba serta konsesi migas dalam dua bulan terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian KLHK, Kementan, Kementerian ESDM, Kemendagri dan para kepala daerah. Sayangnya, Kementerian ESDM tidak termasuk lembaga yang dimandatkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2020,” terang Nadia. Ia juga mengingatkan bahwa 2 dari 10 provinsi dengan AIT terluas, yaitu Aceh dan Papua, belum menetapkan status Siaga Darurat Karhutla.

Langkah mitigasi lainnya adalah melakukan mitigasi bencana yang lebih holistik berbasis konservasi ekosistem dan tata ruang. Perlu adanya kolaborasi multipihak dalam upaya melakukan mitigasi tersebut, sehingga kolaborasi tersebut dapat melahirkan penanganan kebencanaan yang berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Penanganan yang efektif juga perlu menyesuaikan dengan kearifan lokal dan fungsi ekologis daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan proteksi lingkungan dan pengurangan risiko karhutla. Gita Syahrani, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) periode 2017-2023 mengatakan perlunya memasukan agenda konservasi hutan dalam konteks ketangguhan bencana ke dalam dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah serta spesifik untuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Perencanaan dan penganggaran yang baik dapat menjadi bekal daerah agar sinergi antar dinas dan pemangku kepentingan memiliki ketahanan dalam beradaptasi pada iklim ekstrem seperti saat ini, yaitu kemarau panjang yang disertai dengan fenomena El Nino, dapat berlangsung dengan baik.

“Seluruh perencanaan jangka panjang nasional dan daerah Indonesia akan habis di tahun 2025 nanti, sehingga penting sekali untuk memastikan di tahun ini bahwa rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 yang prosesnya dimulai sejak tahun ini sudah memuat perspektif perlindungan ekosistem penting di masing-masing daerah, termasuk hutan dan gambut, untuk meningkatkan ketangguhan bencana. Dokumen perencanaan juga perlu mengarahkan proyek prioritas nasional dan daerah agar mendukung masyarakat dalam pengembangan model ekonomi dan usaha yang membantu peningkatan ketangguhan bencana misalnya lewat pembentukan kelompok masyarakat peduli api, upaya patroli wilayah oleh desa dan pengolahan komoditas ramah hutan dan gambut untuk mempertahankan kondisi biofisik,” ujar Gita.

Pada saat RPJP nasional dan daerah telah mengintegrasikan aspek ketangguhan bencana dengan tepat, maka seluruh perencanaan jangka menengah untuk 20 tahun berikutnya akan memiliki perspektif serupa.

Bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Tim Kerja Advokasi dari Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), seluruh kabupaten anggota LTKL dan kabupaten terpilih lainnya akan memulai proses penyusunan RPJP Daerah dengan bimbingan Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS dan Kementerian/Lembaga pendukung lainnya pada tahun 2023.

Melalui proses ini, beberapa inovasi yang telah dilakukan di wilayah kabupaten untuk melibatkan multipihak juga dapat direplikasi oleh daerah lainnya. Salah satu anggota LTKL, Kabupaten Sigi sudah memiliki perhatian pada konservasi hutan.

Langkah yang dilakukan Kabupaten Sigi dengan Cagar Biosfer Lore Lindu di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dapat menjadi inspirasi untuk pencegahan karhutla dan menjaga kekayaan keanekaragaman hayati.

Di sisi lain, menyikapi potensi kebakaran hutan dan lahan akibat curah hujan yang rendah Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan 1dan Lahan melalui Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 300.2.3/1163/KEP-BPBD/2023.

“Selain menetapkan status siaga darurat, upaya-upaya penggulangan yang telah dilaksanakan juga sudah, pembentukan pos komando satgas gabungan penanganan karhutla patroli terpadu di 14 Kecamatan, groundchek hotspot serta penyadartahuan kepada masyarat melalui sosialisasi Perbup Nomor 14 Tahun 2022 tentang tata cara pembukaan lahan,” ucap Jarot Bupati Sintang.