Hidup Berselimut Asap, Masyarakat Sipil Mendesak Pemerintah Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional

Klikhijau.com - Sejumlah masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Penetapan status tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan karhutla di Kalimantan mendapatkan dukungan sumber daya, anggaran, perlindungan masyarakat, serta koordinasi yang lebih kuat dari pemerintah pusat.

Kebutuhan di lapangan saat ini semakin mendesak. Masyarakat menghadapi kabut asap, gangguan kesehatan, keterbatasan air bersih dan bahan bakar, sementara pemadaman masih terkendala ketersediaan air dan peralatan. 

Relawan dan pemadam swasta yang berada di garis depan juga membutuhkan dukungan alat, APD, oksigen portabel, selang, mesin air, dan BBM. Di sisi lain, karhutla telah mengganggu proses belajar mengajar, mengancam kawasan hutan dan habitat satwa, serta menimbulkan persoalan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dua bulan hidup dengan asap

Koordinator SIEJ Kalimantan Barat, Maria, mengatakan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Barat telah menghadapi asap selama sekitar dua bulan. Pada 11–13 September, kondisi udara di Kalbar kembali memburuk. Di Kubu Raya, kebakaran bahkan terjadi sekitar 300 meter dari rumah warga.

Warga mengalami sesak napas, batuk, sakit tenggorokan, dan mata perih. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat yang disampaikan Maria, kasus ISPA sempat mencapai 800–1.200 kasus per hari.

Persoalan lain yang dihadapi warga adalah kesulitan air bersih yang menyebabkan warga menggunakan air asin untuk kebutuhan sehari-hari kecuali minum. 

“Warga Kalbar sudah dua bulan tidak mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah seperti apa? Pemerintah cukup pasif,” ujar Maria.

Menurut Maria, kebutuhan paling mendesak di lapangan adalah pemadam dan air. Relawan masyarakat selama ini bergerak dengan peralatan sendiri dan tanpa bayaran. 

Maria juga menyoroti adanya dana sekitar Rp60 miliar yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari pemerintah pusat, untuk penanganan karhutla. Masyarakat sipil meminta penggunaan dana tersebut dilakukan secara transparan dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan di lapangan, termasuk mendukung posko dan relawan.