Hari Laut Sedunia 2024 Diwarnai Desakan Pencabut Regulasi Pertambangan Pasir Laut dan Tolak Ekonomi Biru

“Saya khawatir pertambangan pasir laut akan semakin memperburuk nasib kami di Tambakrejo yang selama ini telah mengalami kesulitan menangkap ikan dan semakin terpinggirkan akibat masifnya pipa-pipa industri di tengah wilayah tangkap nelayan dan menganggu aktivitas nelayan. Saat ini kami sudah hampir kehabisan akal,” kata Marzuki.

[irp]

Selain menyerukan penolakan terhadap PP 26 Tahun 2023 dan Permen KP No. 33 Tahun 2023 yang melegalkan tambang pasir laut, masyarakat pesisir Indonesia, khususnya nelayan, menyerukan penolakan terhadap blue economy yang kini dipromosikan oleh Pemerintah Indonesia.

Terancam oleh perusahaan pariwisata

“Saya pernah dipenjara selama tujuh bulan karena dikriminalisasi oleh perusahaan pariwisata yang ingin menguasai Pulau Pari. Saya harus melawan dan memperjuangkan hak saya,” tuturnya.

Tidak hanya itu, pada saat pemerintah memperbesar narasi ekonomi biru, Pulau Pari terus terancam oleh krisis iklim yang mengakibatkan hilangnya luasan pulau sebanyak 11 persen dari sebelumnya. Banyak perekonomian warga hancur akibat banjir rob yang terus menerjang pulau.

“Saya kehilangan tangkapan lebih dari 70 persen, teman-teman saya mengalami kehancuran perikanan budidaya dan budidaya rumput laut, air tanah kami untuk minum semakin asin akibat intrusi air laut, serta masa depan anak-anak kami terancam. Lalu, sebanyak 6 pulau kecil di Kepulauan Seribu telah tenggelam,” kata Bobi.